Kualitas Bantuan Beras di Lambar Diduga Bukan Kualitas Premium, Padahal Anggaran Fantastis!

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemkab Lampung Barat mengalokasikan Rp8,2 Milyar masuk dalam Biaya Tak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lambar tahun anggaran 2020 untuk pengadaan 350 ton beras dan 140.000 kaleng ikan kemasan, dan saat ini mulai dibagikan kepada 35 ribu keluarga penerima manfaat di kabupaten setempat. 

Alokasi fantastis tersebut menjadi pertanyaan, mengingat nilai satu paket berupa 10 kilogram beras dan empat kaleng ikan kemasan tersebut bernilai Rp200 ribu. 

Bacaan Lainnya



Berdasarkan pantauan, kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat diduga kuat bukan kualitas premium, bahkan dengan jenis yang sama dengan yang dijual seharga Rp8000-Rp9000 per kilogram, sementara itu untuk jenis ikan kaleng kemasan yang dijual hanya berkisar Rp10.000-Rp12.000/kaleng di pasaran, sehingga diduga kuat ada upaya merogoh keuntungan yang besar dalam Proyek penanganan Covid-19 tersebut. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lambar Edy Yusuf, S.Sos, MH., dikonfirmasi meyakinkan bahwa beras yang disalurkan ke masyarakat tersebut adalah beras dengan kualitas Premium yang didatangkan langsung oleh rekanan dari Kota Metro. 

“Untuk jenis berasnya saya tidak tahu, tetapi setahu saya berkualitas bagus, saya juga belum nyoba, nanti saya mau minta contoh mau nyoba masaknya,” ungkap Edy Yusuf. 

Ia menyebut, bahwa anggaran yang dibayarkan kepada rekanan merupakan merupakan anggaran untuk beras berkualitas premium, dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh pihak-pihak terkait utamanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

“Insha Allah tidak ada masalah, kualitasnya bagus, dan juga diawasi oleh APIP, ” ujar Edy Yusuf. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar Ir. Okmal, M.Si., menegaskan, bahwa anggaran yang disiapkan adalah untuk pengadaan harga beras dengan kualitas premium. 

“Yang jelas anggarannya untuk beras kualitas premium, dan itu sudah harga tertinggi, dan kita sudah mempertimbangkan inflasi dan kelangkaan barang, tapi kalau kondisinya tidak premium misalnya bukan ranah kami, tapi yang jelas kalau penganggarannya tidak salah,” ungkap Okmal.

Di lain pihak Sekretaris Komisi III DPRD Lambar Nopiyadi didampingi Wakil Ketua Ismun Zani mengaku telah melihat sampel dari beras yang disalurkan. Namun keduanya belum bisa berkomentar lebih banyak, hanya saja memang diduga beras yang disalurkan bukan kualitas premium. 

“Iya, kami sudah terima info soal kualitas beras, dan nantinya akan kami hearing-kan bersama OPD terkait untuk membahas itu, dan juga sudah minta sample beras memang ada dugaan mengarah ke beras bukan premium,” ujar Nopiyadi yang juga diamini Ismun Zani. (nop/mlo)



Pos terkait