Kusaeri : Regulasi Penggunaan Cantrang Harus Dipertegas

  • Whatsapp
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kusaeri

Medialampung.co.id – Menteri Kelautan Perikanan Kabinet Indonesia Maju Edhy Prabowo membolehkan pemakaian cantrang dengan mencabut Keputusan Menteri KP No.86/KEPMEN-KP/2016. 

Cantrang adalah alat penangkap ikan dilengkapi tali selambar yang daya tangkapnya bisa menyentuh dasar perairan. Karena itulah alat tangkap ini dianggap dapat merusak ekosistem laut.  

Bacaan Lainnya



Pelarangan penggunaan cantrang ditetapkan di era Menteri Susi Pudjiastuti. Selain cantrang, tercatat ada beberapa kebijakan  lainnya.

Kemudian pada 4 Mei 2929, Edhy mencabut Permen KP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster. 

Dan dengan Permen KP No.12/2020, penangkapan benih lobster berikut ekspornya diperbolehkan lagi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bandarlampung, Kusaeri kepada medialampung.co.id mengatakan, regulasi dari pemerintah harus dipertegas soal diijinkan atau tidaknya penggunaan alat tangkap cantrang. Sebab, nelayan kecil terus berkeluh kesah yang disampaikan kepada HNSI.

Lanjutnya, karena HNSI sebagai wadah nelayan, maka bagaimana mencari format dan penyelesaiannya sesuai Munas HNSI 2020 di Jakarta.

Terusnya, terkait alat tangkap cantrang, kesimpulannya secara nasional tidak perlu dibahas menjadi satu persoalan yang klasik dan bagaimana manajemen daerah tangkapnya.

“Untuk di Bandarlampung ini ada 34 kapal cantrang, dan hingga kini kontribusi dari cantrang apa? untuk peningkatan daerahnya apa? baik retribusinya untuk mendongkrak, meningkatkan pajak sektor kelautan dan perikanan untuk negara melalui PNBP dan PHP dari kapal cantrang dengan ukuran di atas 30 GT, belum lagi yang sandar di dermaga, harus ada izin tambat labuh,” tutupnya. (ion/mlo)



Pos terkait