Lamteng Harus Kerja Keras Turunkan Angka Kemiskinan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemkab Lampung Tengah nampaknya harus bekerja keras demi mensejahterakan masyarakatnya. Pasalnya, angka kemiskinan 2019 di Lamteng masih 12,03 % berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Kasi Statistik Sosial BPS Lamteng Yasir Wijaya menyatakan angka kemiskinan di Bumi Jurai Siwo pada 2020 belum dirilis.

Bacaan Lainnya



“Masih dalam proses. Tahapannya kan dari lapangan, pengolahan data statistik, analisis, dan diseminasi statistik. Prosesnya di BPS Pusat. Kemungkinan September atau Oktober dirilis,” katanya di kantor BPS Lamteng.

Kalau angka kemiskinan 2019, kata Yasir Wijaya, sebesar 12,03 % atau 166.000 jiwa.

“Tren turun terjadi dibanding 2018 sebesar 12,42 %,” ujarnya.

Metode yang digunakan untuk mengetahui penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, kata Yasir Wijaya, yang metode konsumsi.

“Bukan dilihat dari penghasilan atau pendapatan. Konsumsi itu apa yang masyarakat makan dan non-konsumsi. Kalau makan, apa yang dimakan seminggu terakhir. Dari konsumsi dikonversi ke nilai rupiah. Nanti ditentukan garis kemiskinan,” ungkapnya.

Untuk angka kemiskinan 2020, Yasir Wijaya menyatakan tidak bisa memprediksi naik atau turun.

“Kita berbicara berdasarkan data. Kalau petugas sudah turun ke lapangan sejak Maret 2020 mensurvei rumah tangga-rumah tangga. Bulan Maret itu sudah masuk pandemi Covid-19. Tapi sejauh ini belum tergambar dampak Covid-19-nya,” katanya.

Ditanya apakah penerima bantuan BLT atau PKH masuk penilaian untuk menentukan garis kemiskinan, Yasir Wijaya menyatakan tidak.

“Penghitungan yang dilakukan BPS merupakan kemiskinan makro. Kalau kemiskinan mikro, inilah yang dipakai pemerintah untuk mengintervensi penduduk yang mendapat bantuan. Penduduk yang masuk data kemiskinan sosial. Kalau mikro sampai by name by address. Kalau makro yang BPS lakukan hanya estimasi setiap kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Yasir Wijaya, perlu ada pergeseran program.

“Masalah kemiskinan ini multidimensi. Semua pihak harus dilibatkan. Sekarang ini pemerintah sifatnya hanya perlindungan sosial. Tapi, untuk jangka panjang harus lebih ke produktivitas penduduk. Bagaimana pendapatan terjaga. Kalau bantuan yang diberikan, berapapun tidak akan cukup. Mungkin harus ada pergeseran ke program. Intinya, bagaimana menciptakan transaksi ekonomi di suatu wilayah,” ungkapnya. (sya/mlo)



Pos terkait