LHP Minta Pekon Transparan Penggunaan DD

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), minta pemerintah pekon setempat agar terbuka dan transparan terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran dana desa (DD) tahun 2021.

Pasalnya, terdapat sejumlah kegiatan yang seharusnya terealisasi melalui penggunaan anggaran DD tahap satu, tapi hingga sekarang kegiatan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah Pekon Pardahaga.

Bacaan Lainnya

Ketua LHP Pardahaga, Fery Antoni., mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan pekon yang bersumber dari anggaran DD tidak ada keterbukaan dari pemerintah pekon baik kepada LHP atau masyarakat di pekon setempat.

“Kegiatan pemerintah Pekon Pardahaga semuanya dilaksanakan tanpa sepengetahuan masyarakat, bahkan kami tidak tahu item kegiatan apa saja yang dilaksanakan melalui anggaran DD tahap pertama ini,” kata dia.

Dijelaskannya, salah satu kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran DD tahap satu namun hingga kini belum direalisasikan berupa pembangunan tower penampungan air bersih di balai Pekon dan di Taman Pendidikan Alquran (TA) satu unit.

“Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan tower ir bersih itu mencapai Rp30 juta atau masing-masing titik menggunakan anggaran sebesar Rp15 juta, namun saat ini kegiatan tersebut belum dilaksanakan,” jelasnya.

Menurutnya, sebelumnya pihaknya telah menerima laporan terkait adanya kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDes, namun hingga sekarang belum terealisasi, sehingga untuk memastikan kebenarannya LHP menggelar rapat bersama aparat pemerintah pekon untuk dimintai klarifikasi.

“Dalam rapat yang kita laksanakan Senin (23/8) tersebut, awalnya Pj. Peratin tidak mengakui kegiatan tersebut, namun setelah didesak dirinya mengakui dan anggaran untuk pembangunan tower air bersih itu masih digunakan untuk keperluan yang lain,” terangnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pekon terutama yang berkaitan dengan anggaran DD, LHP Pekon Pardahaga sama sekali tidak dilibatkan, termasuk APBDes pekon pihaknya tidak menerima dari pekon.

“Selain itu dalam pengajuan anggaran DD kami juga tidak menerima pemberitahuan, bahkan RKA dan APBDes pekon tidak kami tandatangani, apalagi dalam pengusulan anggaran DD itu,” ujarnya.

Ditambahkannya, kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Musrenbang pekon juga tidak diakomodir oleh pemerintah pekon, bahkan kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan usulan masyarakat.

“Kita sangat menyayangkan sikap Pj. Peratin dan aparat pemerintah pekon terkait kegiatan yang dilaksanakan, karena itu kita tidak menyetujui APBDes yang disusun pemerintah Pekon Pardahaga,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj. Peratin Pardahaga, Faizullah., saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon di nomor 08136909xxxx tidak memberikan jawaban meski nomor handphone dalam keadaan aktif. (ygi/d1n/mlo)


Pos terkait