LPAI : PP Hukum Kebiri, Pertegas Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Peraturan Pemerintah (PP) No.70/2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diberlakukan. Peraturan itu resmi ditandatangani Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2020.  

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Lampung Barat Drs. Dahlin M.Pd, mengatakan, pihaknya mendukung penuh adanya PP yang mengatur secara tegas hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual tersebut, pihaknya berharap peraturan ini dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku terutama yang korbannya merupakan anak dibawah umur yang merupakan generasi harapan bangsa.

Bacaan Lainnya


“Kami (LPAI Lambar) sangat sepakat apabila peraturan tersebut akan diterapkan kepada siapapun yang menjadi pelaku kejahatan seksual, karena peraturan itu diharapkan bisa memberikan efek jera apalagi korbannya anak dibawah umur,” jelas Dahlin. 

Dijelaskannya, PP tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang No.17/2016 tentang perlindungan anak sehingga aparat penegak hukum harus tegas untuk mengeksekusi para pelaku.

“Karena hukum kebiri ini sudah tertuang dalam UU No.17/2016, hanya saja PP-nya baru keluar, sehingga aturan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk betul-betul tegas dengan melihat tingkat kasus dan tidak segan-segan memberikan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual karena hukuman ini saja masih dinilai tidak cukup,” tegasnya.

Terlebih, lanjut dia, di Lambar telah beberapa kali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun sanksi yang diberikan kepada para pelakunya dinilai belum memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Dengan terbitnya PP ini, kedepan kami dari LPAI Lambar akan turun untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan harapan masyarakat teredukasi, dan membuat para pelaku harus berpikir ulang untuk melakukan aksi kejahatan seksual tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu informasi yang dihimpun dari  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lambar tercatat sepanjang tahun 2020 terdapat empat kasus kekerasan terhadap anak. 

Empat kasus kekerasan terhadap anak tersebut, yaitu satu kasus pemerkosaan oleh tetangga terjadi di Kecamatan Gedungsurian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan anak terjadi di Kecamatan Airhitam, serta dua kasus pelecehan terhadap anak terjadi di Kecamatan Waytenong dan Kecamatan Sukau.(edi/mlo)




Pos terkait