Mantan Ketua KPU Pesbar Beber Soal Gugatan di MK

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), dalam menghadapi sengketa gugatan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, diharapkan tetap mengedepankan kondusifitas daerah, serta mampu menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Demikian diungkapkan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesbar periode 2015-2019, Tulus Basuki, Rabu (20/1). 

Menurutnya, adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon dalam sengketa gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pesbar tahun 2020 itu merupakan hak masing-masing pasangan calon (paslon). Hal itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dari KPU atau dari MK.

Bacaan Lainnya

“Apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK dalam sidang gugatan PHPU pada Pilkada Pesbar 2020 itu nanti sudah final dan mengikat, sehingga harus ditaati oleh semua pihak,” katanya.

Dijelaskannya, pada pelaksanaan Pilkada 2015 lalu di Kabupaten Pesbar juga pernah terjadi gugatan PHPU di MK, dan di Pilkada 2020 kembali terulang. Meski begitu, pihaknya tetap berharap masyarakat dapat menjaga kekondusifan wilayah. Artinya, apapun keputusan dan ketetapan MK agar diterima oleh semua pihak.

“Jangan sampai nanti kembali terjadi kegaduhan, karena tentu itu akan berdampak bagi masyarakat sendiri dan juga Kabupaten Pesbar dimata masyarakat yang ada di luar daerah,” jelasnya.

Sementara itu, ketika disinggung terkait dengan gugatan PHPU dalam pelaksanaan Pilkada di MK tersebut, pihaknya membeberkan bahwa berdasarkan Peraturan MK No.6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Itu tidak semua gugatan terkait sengketa Pilkada bisa dibawa ke MK. Institusi tersebut hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada.

Dalam peraturan MK No.6/2020 itu juga dituangkan dalam BAB II tentang objek perselisihan, para pihak, dan pemberi keterangan, pada Pasal (2) yakni objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

“Juga ditegaskan pada bagian keempat pasal 42 poin (2) yakni alat bukti surat atau tulisan adalah alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah,” jelasnya.

Masih kata dia, diluar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan, dalam Peraturan MK No.7/2020, setelah permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat, MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa.

“Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan diawali dengan sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti,” katanya.

Tahap selanjutnya, kata dia, yakni penetapan hasil persidangan. Selain itu, perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi-elektronik). Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan. Sementara, amar putusan Mahkamah dalam aturan itu dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil.

Kemudian, permohonan ditolak apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, dan permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

“Untuk itu, kita berharap apapun keputusan MK nanti agar diterima oleh masyarakat dan semua pihak, dengan tetap menjaga kondusifitas wilayah di Kabupaten Pesbar ini,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait