Mantan Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung Dilaporkan ke Div Propam Mabes Polri

Medialampung.co.id – Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan merespon aduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan oleh Juli Adi Susanto warga Kalirejo, Lampung Tengah (Lamteng) yang dirugikan karena coba dikecewakan oleh salah satu mantan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung berinisial Bripka H. 

Dimana sebelumnya, laporannya yang diadukan ke Polda Lampung terkait kasus dugaan pemalsuan tandatangan akte lahan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Bandarlampung, di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dan diperparah lagi adanya dugaan kecurangan dari pihak mantan penyidik yang berinisial Bripka H. 

Bacaan Lainnya


Atas dasar itu, Juli Adi Susanto bersama adiknya Farid Firmansyah pun mengadukan kasus ini ke Divpropam Mabes Polri tertanggal 17 Februari Februari 2022 lalu. Bak gayung bersambut, Divpropam Mabes Polri pun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2).

Juli Adi Susanto pelapor menjelaskan, apabila dirinya sudah menerima surat SP2HP2 itu dari Divpropam Mabes Polri. 

Dimana, kata dia, isi surat itu menjelaskan apabila sehubungan dengan rujukan. Bahwa disampaikan kepada dirinya dari Divpropam Mabes Polri telah menerima pengaduan dirinya. 

“Menurut isi surat itu bahwa Divpropam Mabes Polri sudah menerima aduan kami. Dan aduan itu pun sudah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Lampung,” katanya, Minggu (28/2).

Atas respon dari Divpropam Mabes Polri itu, dirinya pun berharap agar pihak Bidpropam Polda Lampung dapat meneruskan atensi atau perintah dari Divpropam Mabes Polri itu. 

“Ya kita berharap agar Polisi bisa bekerja secara profesional atas laporan kami itu,” kata dia.

Lanjut dia, walaupun Bripka H sendiri sudah diberikan sanksi oleh Bidpropam Polda Lampung dengan mencopot dia sebagai penyidik, hal itu membuat Juli Adi tak puas. 

Dirinya meminta dan berharap agar Bripka H dapat diberikan sanksi yang tegas atas apa yang sudah ia lakukan ke dirinya. 

“Ya kami sebagai korban ini meminta agar dia (Bripka H) diberikan sanksi tegas. Sampai dengan saat ini saja kami tidak tahu bagaimana informasi dari dia itu,” ungkapnya.

Menurutnya, selain melapor ke Mabes Polri dirinya juga sudah membuat aduan ke Presiden Joko Widodo atas dugaan ketidak profesionalan nya mantan penyidik Bripka H itu. Akibat itu, pihaknya dirugikan atas laporan yang ia buat ke Polda Lampung beberapa tahun lalu.

“Ya kami aneh saja. Tanpa sebab apapun laporan kami di SP3 oleh Polda Lampung. Atas hal itu pihak kami dirugikan. Sudah jelas-jelas ini merupakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum yang merebut tanah milik orang tua saya,” jelasnya.

Menurut Juli Adi Susanto menjelaskan apabila perkara dirinya melaporkan Bripka H itu dikarenakan tidak adanya profesional, dugaan pemerasan dan kecurangan dalam laporan yang dia adukan ke Polda Lampung itu.

“Saya dan adik saya melaporkan ZS ke Polda Lampung dengan nomor laporan: LP/B-12-11/2019, dengan perkara terlapor memalsukan tanda tangan orang tua saya. Pada Tanggal 01-10-2019 setelah laporan itu diterima, salah satu penyidik yakni Bripka H meminta uang ke saya Rp6 juta lewat saya Junedi buat biaya Transportasi ke Lab Forensik Palembang,” katanya.

Sesampai disana, Bripka H pun menelpon dirinya Dengan hasil non identik. Tetapi dirinya harus menyiapkan uang sebesar Rp120 juta. Dan dijawab dirinya karena terkait urusan tanah ini dirinya benar-benar sudah habis-habisan. 

“Jadi saya kasih uang muka dahulu sebesar Rp70 juta. Dan ditolak olehnya. Dan pada tanggal 06 November 2019 Bripka H ini membawa pembanding tambahan dua (AJB) satu tua-tua kampung meminta uang ke saya Rp6 juta lewat saya,” kata dia.

Lalu setelah itu, pada tanggal 05-12-2019 Bripka H dengan dirinya pun kembali ke Lab Forensik untuk mengambil hasil lab. Sesampai disana hasil lab itu berubah menjadi identik. Dengan pembanding yang Bripka H bawa dua AJB. Sedangkan pembanding miliknya tak dijadikan pembanding.

“Setelah sekian lama, sekira tanggal 31 Maret 2021 perkara ini dihentikan. Atau di SP 3. Kami sekeluarga besar sangat-sangat kecewa dengan keputusan semua ini. Untuk itu, kami sekeluarga besar memohon kepada Presiden Joko Widodo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar perkara ini dapat dibuka lagi,” jelasnya.

Dan tentunya bisa di lab forensik lagi dengan menggunakan 9 pembanding milik dirinya. Yang pernah dirinya ajukan kepada Polda Lampung. “Saya sangat berharap sekali perkara ini bisa berjalan lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, atas adanya surat SP2HP2 itu pihak Polda Lampung belum bisa dimintai keterangan. (*/mlo)


Pos terkait