Masih Diliarkan, Satpol PP Tertibkan Hewan Ternak

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), kembali melakukan penertiban hewan ternak yang diliarkan pemiliknya, seperti yang dilakukan di seluruh wilayah Kecamatan Krui Selatan, Rabu (10/11).

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Sumberdaya Aparatur, Muhammad Adhar, S.E., mendampingi Plt.Kasatpol PP-Damkar Pesbar Cahyadi Moeis, mengatakan penertiban hewan ternak yang diliarkan itu kembali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Pesbar No.2/2021 tentang tata cara pelaksanaan sanksi administratif pelanggaran tertib usaha ternak Peraturan Daerah (Perda) No.12/2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pesbar No.3/2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Pesbar No.12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Dalam Perbup itu, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3 bahwa setiap peternak wajib menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau menggembalakannya di padang rumput dengan pengawasan,” katanya.

Sehingga, kata dia, jika masih ditemukan adanya hewan ternak yang diliarkan oleh pemiliknya, maka itu akan langsung ditertibkan oleh Satpol PP. Sebelumnya, Satpol PP Pesbar juga sudah sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun Pemerintah Pekon, baik secara langsung maupun sosialisasi melalui pemasangan banner di setiap titik lokasi yang kerap ditemukan banyak hewan ternak yang diliarkan pemiliknya.

“Tapi, meski sudah disosialisasikan, masih banyak pemilik ternak yang tidak menggubrisnya, sehingga meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, kondisi hewan ternak yang diliarkan pemiliknya itu juga kerap meresahkan pengguna jalan, karena hewan ternak sering ditemukan berkeliaran di jalan umum, salah satunya di ruas jalan lintas barat (jalinbar), sehingga itu sangat membahayakan pengguna jalan. Untuk itu, kedepan pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat pemilik ternak dapat mematuhi aturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan yang ada itu, bagi yang melanggar maka akan dikenakan denda administratif. Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar denda administratif berupa uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak antara lain ternak besar Rp1 juta per ekor, dan ternak kecil Rp300 ribu per ekor. Denda administratif berupa uang tebusan itu disetor pada Kas Daerah. Sedangkan, ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5×24 empat jam setelah ditangkap.

“Kalau sampai tenggang waktu penebusan tidak ditebus oleh pemiliknya, maka statusnya menjadi barang milik daerah yang sah. Karena itu kita berharap ini dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga kedepan tidak ada lagi hewan ternak yang diliarkan oleh pemiliknya,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)

Pos terkait