Masih Siapkan Perbup, Pemkab Pesbar Anggarkan Rp11,3 Miliar Lebih Untuk THR

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), masih mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.63/2021 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesbar I Nyoman Setiawan, S.E, M.M., melalui Sekretaris Herdi Wilismar, S.H, M.H., mengatakan bahwa setelah adanya PP No.63/2021 tersebut, maka selanjutnya Pemkab Pesbar langsung mempersiapkan Perbup dan saat ini juga masih dalam proses pengkajian di bagian Hukum Setdakab setempat.

Bacaan Lainnya

“Mudah-mudahan Perbup tentang pembayaran THR tersebut prosesnya tidak terkendala dan segera selesai, sehingga pembayaran THR bisa langsung dilakukan,” kata dia, Minggu (2/5).

Mengingat, kata dia, sesuai dengan PP No.63/2021 untuk pembayaran THR dilakukan paling cepat H-10 dan paling lambat H-5 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang. Karena itu, dia berharap mudah-mudahan pekan ini semua proses pembuatan Perbup bisa selesai.

Sedangkan, untuk di Kabupaten Pesbar sendiri, pembayaran THR di tahun 2021 ini bukan hanya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, melainkan juga bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sesuai aturan dalam pembayaran THR juga untuk PPPK yang ada di Kabupaten Pesbar ini. Karena memang di Kabupaten Pesbar ini juga sudah memiliki PPPK,” jelasnya.

Ditambahkannya, terkait dengan besaran anggaran THR yang telah disiapkan Pemkab Pesbar di tahun 2021 ini lebih kurang mencapai Rp11,3 miliar itu untuk PNS, sedangkan THR bagi PPPK yang disiapkan juga lebih kurang sekitar Rp43 juta. Jumlah THR yang akan dibayarkan itu berdasarkan perhitungan gaji bulan April 2021.

“Dalam pembayaran THR di tahun 2021 ini juga akan dibayarkan untuk seluruh PNS termasuk Pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab setempat. Berbeda dengan tahun sebelumnya untuk pejabat Eselon II tidak mendapat THR,” tandasnya.(yan/mlo)


Pos terkait