Masyarakat Diimbau Pahami Sumbangan Pendanaan Pendidikan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Masyarakat dalam hal ini orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di seluruh SMA se-Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) diharapkan agar memahami adanya sumbangan pendanaan pendidikan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Mengingat sumbangan yang dibebankan ke siswa oleh sekolah itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

Ketua MKKS SMA Pesbar, Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd, M.Si., mengatakan penarikan sumbangan oleh pihak sekolah terhadap siswa di tingkat SMA dan SMK sederajat itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Pesbar, melainkan di seluruh Lampung. Tentunya, penerapan penarikan sumbangan itu mengacu dengan aturan yang berlaku.

Dikatakannya, Semua penarikan sumbangan itu berdasarkan aturan yang berlaku antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Gubernur Lampung No.61/2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampung.

“Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung juga sudah mensosialisasikan Pergub No.61/2020  kepada seluruh sekolah tingkat menengah atas se-Lampung, termasuk kepada semua pihak terkait,” kata kepala SMA Negeri 1 Pesisir Tengah itu.

Dijelaskannya, masyarakat dalam hal ini orangtua siswa diharapkan terlibat untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan. Karena, selain pemerintah pusat dan daerah, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Sehingga, dalam pendanaan pendidikan itu dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, kemanfaatan dan mengacu dengan aturan yang berlaku.

“Untuk itu kita berharap agar masyarakat dalam hal ini orangtua siswa/wali benar-benar memahami terkait sumbangan pendanaan pendidikan, karena itu merupakan salah satu pendanaan pendidikan dari masyarakat,” jelasnya.

Masih kata dia, dalam penarikan sumbangan itu juga tidak dilakukan secara merata. Dicontohkannya, di SMAN 1 Pesisir Tengah misalnya, sekolah membebaskan biaya bagi siswa miskin, yatim piatu dan siswa yang terancam putus sekolah. Untuk siswa yang akan dibebaskan biaya di sekolah itu tertuang dalam surat keputusan komite sekolah yang diketahui kepala sekolah.

“Sebelum ditentukan dalam surat keputusan komite sekolah, bagi siswa yang dibebaskan biaya di sekolah itu terlebih dahulu akan diseleksi dan verifikasi, sehingga datanya benar-benar valid dan tepat sasaran,” katanya.

Ditambahkannya, SMAN 1 Pesisir Tengah juga memberikan keringanan terhadap orangtua siswa, jika memiliki dua orang anak yang bersekolah di SMAN 1 Pesisir Tengah, yakni hanya dibebankan biaya satu siswa. Pada prinsipnya keputusan besaran sumbangan pendanaan pendidikan yang dibebankan setiap siswa itu berdasarkan musyawarah mufakat, terlebih itu telah disubsidi melalui dana bantuan operasional sekolah.

“Kalau memang ada siswa yang betul-betul tidak mampu dan keberatan dengan adanya sumbangan pendanaan pendidikan itu agar bisa mengajukan ke pihak sekolah, sehingga dari sekolah akan memverifikasi ke rumah siswa itu,” tandasnya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait