OPD Diimbau Sampaikan Data Kebutuhan Produk Hukum Daerah 

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Pemkab Lambar akan melaksanakan program pembentukan peraturan daerah (Perda) tahun anggaran 2021 sebagai instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 

Terkait hal itu, Bagian Hukum Setdakab Lambar mengirimkan surat kepada kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Se-Kabupaten Lambar perihal permintaan data kebutuhan produk hukum daerah.

Bacaan Lainnya



“Surat tersebut sudah kita kirimkan ke seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lambar,” ujar Kabag Hukum Setdakab Lambar Aliyurdin, S.Sos, M.H, Selasa (14/7). 

Ia menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Lambar diperlukan adanya peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah yang dapat menunjang dan menjamin terlaksananya pembangunan dan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Sehubungan hal itu, lanjut Aliyurdin, diminta kepada masing-masing perangkat daerah untuk menyampaikan data kebutuhan produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati dengan berpedoman pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No.23/2014 baik yang telah ada maupun yang belum ada. 

“Data kebutuhan produk hukum daerah tersebut ditujukan kepada Bupati Lambar cq Bagian Hukum Setdakab Lambar paling lambat tanggal 16 Juli 2020,” ungkap Aliyurdin 

Lanjut dia, sejauh ini sudah ada enam OPD yang telah membalas surat yang dikirim oleh pihaknya tersebut, yaitu tiga OPD mengusulkan Ranperda yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Organisasi serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, sedangkan tiga OPD lainnya nihil alias tidak ada usulan.

“Bagi OPD yang ingin mengusulkan Perda maupun Perbup kami tunggu sampai Kamis (16/7),” harapnya. (lus/mlo)



Pos terkait