Parosil Minta Dinsos Koordinasikan Verivali dengan TKSK-PKH

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Bupati Lambar Hi. Parosil Mabsus meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera berkoordinasi dengan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Itu terkait dengan kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verivali) di tingkat pekon, yang diduga adanya petugas pendata hanya bekerja di belakang meja alias tidak turun ke lapangan.

“Koordinasi antara Dinas Sosial, TKSK dan PKH itu perlu dilakukan. Petugas yang melakukan pendataan harus benar-benar turun kelapangan, karena tujuan verivali ini untuk mendapatkan data yang baru dan akurat,” kata Parosil kepada Radar Lambar, kemarin.

Bacaan Lainnya



Menurut dia, verivali ini penting dilakukan  karena di lapangan masih ditemukan ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak dapat, begitu juga sebaliknya. “Kedepan, kita berharap masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Karena bantuan yang dialokasikan pemerintah selama ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban warga kurang mampu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Barat menekankan agar kegiatan Verivali data terpadu fakir miskin tahun 2019 dilakukan secara maksimal dengan sistem door to door. Hal itu ditegaskan seiring dengan adanya temuan bahwa petugas pendata kegiatan verivali di tingkat pekon hanya bekerja di belakang meja alias tidak turun ke lapangan.

“Sebelumnya kami menerima informasi bahwa dalam kegiatan verivali ada laporan bahwa petugas pendata tidak tepat sasaran, salah satunya di Pekon Hanakau. Untuk memastikannya, kita sudah turun ke sejumlah pekon dan memang kami temukan ada oknum operator yang hanya bekerja di belakang meja saja,” ungkap Kasi Penanganan Fakir Miskin Darwin Hasni, S.E.,mendampingi Kepala Dinsos Hi. Raswan S.H.

Mendapati hal itu, pihaknya mengaku tidak dapat menutupi raut kekecewaan, sebab program verivali data terpadu menjadi upaya pemerintah untuk mendukung pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran.

“Yang jelas kami kecewa, karena hampir sebagian data hanya di kerjakan di belakang meja saja. Tapi saat itu juga kami sudah meminta mereka (operator) untuk melakukan verivali ulang dan mereka menyanggupi,” terangnya.

Atas adanya temuan itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh operator verivali agar memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, sebab pelaporan pendaftaran atau perubahan data secara berjenjang itu dilakukan dari tingkat pekon/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, sampai ke pemerintah pusat sehingga pihaknya meminta kerjasama dari seluruh pemerintah pekon dan Lurah untuk ikut bersama-sama membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut. (lus/mlo)



Pos terkait