Parosil Rapat Evaluasi Sakip dan RB Melalui Vicon di Sekolah Kopi 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun Anggaran (TA) 2021 Melalui Video Conference yang dilaksanakan di Sekolah Kopi Lambar di Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Kamis (17/9) 

Dihadiri Bupati Parosil Mabsus, Penanggung jawab Sakip dan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Kamaruddin dan Ketua Tim Sakip dan RB Ibu Dra. Hatni beserta Jajaran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lambar Edi Novial, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, Kadis Lingkungan Hidup Ansari, Sekretaris Bappeda Indra Gunawan dan Danramil Sumberjaya. 

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya  Bupati menegaskan bahwa atas nama Pemkab Lambar mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi yang sekali lagi memberikan Pemkab Lambar kesempatan melakukan evaluasi Sakip dan RB untuk Kabupaten Lambar. 

Hal ini tentu saja menjadi bukti kuatnya keseriusan Kabupaten Lambar demi pencapaian terbaik dalam penilaian Sakip dan RB 2021, juga sebagai komitmen Kabupaten Lambar dalam upaya-upaya perbaikan penerapan manajemen kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Parosil juga senantiasa memberikan penekanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lambar untuk serius dan sungguh-sungguh mengimplementasikan Sakip dan RB.

“Pak Bupati senantiasa memberikan penekanan kepada seluruh Perangkat daerah guna meningkatkan kinerja OPD agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lambar berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana tujuan dari misi ke-4 (empat) bupati dan wakil bupati terpilih yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik,” terangnya.

Lanjut Parosil Pemerintah Kabupaten Lambar sadar upaya untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong, Namun dibutuhkan komitmen yang kuat.

Lanjut pihaknya. Komitmen yang kuat dari seluruh Perangkat Daerah serta dukungan yang kuat dari lembaga legislatif sebagai perwujudan dukungan dari rakyat, karena pada dasarnya sistem akuntabilitas kinerja adalah membangun sebuah keselarasan.

Antara perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pelaporan kinerja dan evaluasi sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang efektif bagi pejabat publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang akuntabel dan pelayanan publik yang Prima. (r1n/mlo)


Pos terkait