Pembangunan Vihara Bagi Ummat Buddha di Lambar Masih Terhambat

  • Whatsapp
Ilustrasi : Vihara Buddha Bhaisajyaguru, salah satu lokasi wisata sekaligus tempat peribadatan yang ada di kota Bandar Lampung, Lampung. - Foto Istimewa

Medialampung.co.id – Pembangunan tempat ibadah bagi umat Buddha (Vihara) yang direncanakan di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balikbukit Lampung Barat terhambat oleh administrasi di tingkat pekon.

Salah satu perwakilan Ummat Buddha Hendri Purna Wirawan mengungkapkan, sesuai dengan surat permohonan rekomendasi dari panitia pembangunan vihara No. 002/PPV/I-2020/LAMBAR tanggal 06 Januari 2020 yang ditujukan kepada bupati, Kemenag dan FKUB serta telah dilakukan rapat koordinasi antara pihak panitia pembangunan, masyarakat setempat, peratin, camat, FKUB, Kesbangpol serta komisi III DPRD Lambar di aula kantor Kecamatan Balikbukit Sabtu (18/1) lalu menghasilkan kesepakatan untuk memverifikasi/crosscheck ke lapangan langsung data pendukung masyarakat setempat (berdomisili) sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006.

“Namun pada kenyataannya verifikasi atau crosscheck data pendukung tidak dilakukan di lokasi pembangunan vihara tetapi di balai pekon,” ungkapnya.

Dikatakannya, pembangunan tempat ibadah umat beragama berdasarkan pada peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006 dan pada pasal 14 ayat 2 huruf b disebutkan persyaratan khusus antara lain dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

“Pada saat verifikasi di balai pekon dari 72 data pendukung hanya 53  data pendukung yang disahkan dan 19 pendukung tidak disahkan karena tidak memiliki KTP Pekon Padang Cahya meskipun sudah berdomisili di pekon tersebut,” bebernya.

Karena itu, selaku perwakilan umat Buddha di Kecamatan Balikbukit khususnya, pihaknya memohon kepada bupati untuk memberikan bantuan dan solusi kepada umat Buddha agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut dan merasa nyaman dalam beribadah.

“Kami berharap dukungan bapak bupati, sehingga kami umat Buddha bisa memiliki rumah ibadah selayaknya penganut agama lainnya,” imbuh Hendri.

Sementara itu, Camat Balikbukit Drs. Akmal Hakim memastikan bahwa pihaknya dan juga aparat pekon tidak menghambat rencana pembangunan Vihara tersebut, namun terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

“Pada intinya kami tidak menghambat, namun berkaitan dengan rencana pembangunan Vihara tersebut masih ada kendala pada izin lingkungan, dimana saat kami lakukan verifikasi terhadap orang-orang yang akan menandatangani izin lingkungan, ternyata hanya 53 orang yang ber-KTP Pekon Padangcahya tepatnya di sekitar lokasi rencana pembangunam Vihara,” bebernya.

Ia melanjutkan, ketika persyaratan lengkap salah satunya berkaitan izin lingkungan, maka rekomendasi izin mendirikan bangunan akan diberikan.

“Kami harus menegakkan aturan, berdasarkan keputusan dua menteri, untuk izin lingkungan itu minimal 60 orang, jika saja itu terpenuhi tentunya izin akan dikeluarkan, namun jika itu tidak terpenuhi maka kami malah akan menyalahi jika kami paksakan,” imbuhnya. (nop/mlo)



Pos terkait