Pemberhentian Mantan Kadisdikbud Belum Jelas

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesbar Hapzi, S.Pd., resmi ditahan terkait perkara korupsi meubeler tahun anggaran 2016 di instansi yang dipimpinnya. - Foto Dok./mlo

Medialampung.co.id – Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kejelasan pemberhentian mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) Hapzi, S.Pd, M.M., dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang hingga kini belum jelas.

Ketua DPK PKPI Kabupaten Pesbar, Supardi Rudianto, mengatakan  berdasarkan informasi hingga kini pemberhentian mantan Kadisdikbud Pesbar yang terlibat perkara tipikor itu belum ada kejelasan dari Pemkab setempat, padahal sudah ada keputusan hukum tetap atau incraht terhadap mantan Kadisdikbud itu.

Bacaan Lainnya



Menurutnya, sanksi bagi PNS perkara Tipikor berdasarkan aturan yang berlaku yakni UU No.5/2014 tentang ASN, PP nomor No.11/2017 tentang manajemen PNS, Surat KPK No : B-1213/KSP 00/10-16/03/2018 tanggal 1/3/2018 tentang koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian pegawai dengan dua kesepakatan.

Kemudian, berdasarkan surat BKN reg V No.0041/KR V.25.I/VII/2018 tentang penjelasan tentang hukum kasus Tipikor dan surat BKN No.K.26-30/V-100-1/99 perihal tindak lanjut keputusan bersama Mendagri, Menpan-RB dan BKN. Sehingga jika sudah ada keputusan incraht dari Pengadilan maka harus sudah ada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tapi sampai sekarang Hapzi selaku mantan Kadisdikbud Pesbar itu belum ada kejelasan pemberhentiannya, ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat di Pesbar, jelasnya,” Jumat (5/6).

Masih kata Rudi-sapaan Supardi Rudianto, harusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesbar maupun pejabat terkait dilingkungan Pemkab setempat harus ada ketegasan. Karena jika melihat dalam beberapa perkara tipikor yang menjerat pejabat dilingkungan Pemkab sebelumnya itu saat sudah ada keputusan incraht dari pengadilan, maka Pemkab langsung memproses pemberhentiannya sebagai PNS.

“Akan tetapi dalam perkara tipikor yang menjerat Hapzi selaku mantan Kadisdikbud hingga kini tidak ada kejelasan. Kita juga berencana akan melaporkan persoalan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata mantan anggota DPRD Pesbar itu.

Sementara itu, kepala BKD Pesbar, Syahrial Abadi, S.Sos., melalui Sekretaris Khairi, S.Pd., ketika dikonfirmasi terkait status kepegawaian mantan Kadisdikbud Pesbar itu justru mengarahkan agar lebih jelasnya silahkan langsung ke kepala BKD saja, tapi saat ini kepala BKD setempat tidak sedang di kantor karena masih melaksanakan proses lelang jabatan.

Ditambahkannya, yang pasti terkait mantan Kadisdikbud Pesbar itu  sudah ada keputusan tetap dari pengadilan (inkracht) dan sebelumnya kalau tidak salah Maret atau April lalu BKD Pesbar juga sudah menyampaikan perihal putusan pengadilan itu ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Saat ini BKD Pesbar masih menunggu tindak lanjutnya dari Baperjakat,” singkatnya.

Sekedar diketahui, mantan Kadisdikbud Pesbar Hapzi, resmi ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat dan Pesisir Barat, Rabu (8/1). Penahanan Hapzi terkait  perkara korupsi meubelair, tahun anggaran 2016 di instansi yang dipimpinnya yang merugikan negara sebesar Rp600 juta lebih.(yan/d1n/mlo)



Pos terkait