Pemkab Pesbar Gelar Forum Pengembangan Investasi Daerah

  • Whatsapp

Medialampung.co.id Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melaksanakan kegiatan forum perencanaan dan pengembangan investasi daerah, yang dilaksanakan di aula Sartika Guest House, Pekon Seray, Selasa (19/11).

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Syamsu Hilal, S.Sos, narasumber dari badan koordinasi penanaman modal (BKPM) RI Much. Sudrajat Prasetyo, kepala OPD dan sejumlah investor di Kabupaten setempat.

Bacaan Lainnya



 Syamsu Hilal, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa forum tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, karena melalui forum ini akan disampaikan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan–kebijakan penanaman modal.

“Hal itu yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi dunia usaha yang akan menanamkan modal, maupun bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku fasilitator,” kata dia.

Dijelaskannya, ditengah–tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional, imbasnya akan berdampak kepada Kabupaten Pesbar. Maka inovasi berupa kemudahan-kemudahan untuk menarik investasi merupakan hal yang harus dilakukan.

“Pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin dengan menyederhanakan perizinan yang ada diseluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.

Ditegaskannya, letak Kabupaten Pesbar sebagai kabupaten baru yang sedang berkembang dan beragam produk unggulan khas daerah yang dimiliki.jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadi pilihan para investor.

“Investasi yang masuk tetap harus dikendalikan agar investasi yang masuk benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Disamping itu, pengendalian terhadap arus investasi juga diperlukan agar investasi yang dilakukan senantiasa selaras dengan kebijakan penanaman modal,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan daerah merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan.

“Semua ini merupakan bagian dari upaya penyelerasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap pemerintah pusat tidak terlalu sering merubah aturan dan ketentuan tentang penanaman modal, karena hal ini dapat membuat energi pemerintah daerah terkuras untuk selalu melakukan penyesuaian, bahkan perubahan aturan dan ketentuan yang terlalu sering itu berpotensi menghambat arus investasi,” pungkasnya. (yog/d1n/mlo)



Pos terkait