Pemkab Pesbar Hentikan Kegiatan Posko Perbatasan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melaksanakan rapat evaluasi keberadaan posko perbatasan sebagai upaya mencegah mobilitas pedagang sayur dan ikan dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di kabupaten setempat di ruang rapat cukuh tangkil Setdakab Pesbar, Rabu (24/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Plh. Bupati Pesbar Ir. N. Lingga Kusuma, M.P., Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Audi Marpi, M.M., Kabag Ops Polres Lambar Kompol Fery Anda Eka Putra., Pabung Kodim 0422/LB Mayor Inf. Iharawarsa., Kepala BPBD Syaifullah, S. Pi., Perwakilan Pemkab Lambar Salafudin., sejumlah perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Pesbar.

Bacaan Lainnya


Dalam kesempatan itu, Lingga Kusuma., mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sudah menindaklanjuti rapat bersama yang dilaksanakan bulan lalu gunakan menekan penyebaran Covid-19 dari Pedagang sayur dan Ikan yang keluar Masuk Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

“Efektifitas posko cekpoint keberadaannya kurang efektif sehingga disepakati untuk menutup posko cek point yang ada di pal delapan Pekon Labuhan Mandi, tapi kita akan meningkatkan operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Lambar, Kompol Fery Anda Eka Putra menyampaikan Posko Cek Point di Pal Delapan Kecamatan Way Krui berkaitan antisipasi dan pengendalian Covid-19 dari pedagang sayur dan ikan itu ada agar tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pesbar.

“Bukan hanya dari pedagang sayur dan ikan saja, tapi mobilisasi masyarakat dari luar kota yang datang dan kegiatan kerumunan lainnya yang menyebabkan Jumlah Penularan Covid-19 yang cukup tinggi di Lampung Barat dan Pesisir Barat,” kata dia.

Menurutnya, mobilitas pedagang ikan yang masuk ke Lampung Barat dan pedagang sayur yang masuk ke Pesisir Barat tidak berdampak langsung dalam penyebaran atau penularan wabah Covid-19, tapi meningkatnya kasus itu karena masih banyaknya kerumunan massa di kabupaten Pesbar.

“Khusus di Kabupaten Pesbar masih banyak pesta pernikahan yang digelar, bahkan tamu yang datang berasal dari wilayah pulau jawa seperti jakarta dan sekitarnya yang notabene masih zona merah,” jelasnya.

Bahkan, berdasarkan hasil analisa yang dilakukannya, posko perbatasan itu tidak perlu diberlakukan, tapi harus memaksimalkan pelaksanaan operasi yustisi dan mengurangi aktivitas kerumunan massa.

“Kita berharap upaya pencegahan penularan wabah Covid-19 di Kabupaten ini bisa berjalan maksimal, sehingga kedepan tidak ada lagi penambahan kasus baru Covid-19,” tandasnya. (ygi/d1n/mlo)




Pos terkait