Pemprov Bahas Pemanfaatan Data Kependudukan

  • Whatsapp
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh

Medialampung.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto membuka rapat koordinasi (rakor) Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dan kabupaten/kota bertempat di Hotel Bukit Randu.

“Kita melakukan koordinasi memantapkan program smart village berbasis data kependudukan guna mendukung penyusunan program-program hingga tingkat desa,” kata Fahrizal saat dimintai keterangan usai melakukan rapat, Senin (25/1).

Bacaan Lainnya

Ia juga meminta data kependudukan harus semakin akurat. Kemudian bersinergi dengan Dinas PMDT.

“Harus ada kerja sama dinas PMDT dengan Disdukcapil supaya program program di tingkat desa punya akses data kependudukan secara resmi,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh mengungkapkan bahwa Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Disdukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

“Jadi rapat koordinasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan guna mendukung program Smart Village. Antara Disdukcapil dengan Dinas PMDT serta Pemerintah kabupaten/kota harus sinkron,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan apabila data-data Kependudukan tidak valid maka akan berpengaruh dengan program-program smart village.

“Karena didalam smart village ada sejumlah jumlah penduduk, keberadaan Penduduk dan sebagainya. Insyaallah Lampung menjadi penggagas pertama dalam smart village ini,” tambahnya. 

Ia juga mengatakan manfaat paling utama smart village sinkronisasinya data akan terpadu sehingga dari kepala desa pun akan mengetahui jelas data penduduk masyarakat masuk warga dia atau bukan.

Dengan proses data diberikan secara offline kemudian diberikan kepada kepala desa untuk di survey untuk menyinkronkan. 

“Jadi kades bisa mengetahui jelas, secara online Disdukcapil kabupaten/kota bisa dilaksanakan. Jadi desa bisa mengatur sedemikian rupa dan bisa melihat kondisi penduduknya,” kata dia.

Smart village juga akan menentukan program-program desa dari pusat dan Provinsi akan lebih tepat sasarannya. 

“Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden nanti satu data ini Indonesia berjalan, satu data Provinsi berjalan, satu data Kabupaten ini berjalan jadi sekarang mulai lagi dengan button up, tidak top down,” jelasnya.

Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, M.Si.

Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, M.Si., juga menambahkan bahwa Program Smart Village merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi kedua dan kelima.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

“Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait,” ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari – hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi, layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan.

Program Smart Village akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepala Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

“Dengan hadirnya program smart village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota,” tutupnya. (ded/mlo)


Pos terkait