Pemprov Lampung Terus Dukung Program UMKM

  • Whatsapp
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu

Medialampung.co.id – Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Biro Pertanian  melakukan coffee morning bersama Gubernur Lampung juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Diharapkan dalam kopi morning ini kita mendengarkan apa yang menjadi permasalahan, hambatan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha UMKM, sehingga akan dicarikan solusinya seperti apa bersama perbankan dan pihak terkait lain,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu saat diwawancarai di Hotel Sheraton Lampung, Rabu (21/10).

Bacaan Lainnya


Intinya pemprov melaksanakan program ini untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala dari UMKM.

“Langkah Kedepannya sesuai dengan arahan bapak gubernur. Apalagi dalam menghadapi transportasi adanya Undang undang cipta kerja Omnibus Law yang saat ini menjadi trending topik. Tapi untuk koperasi dan UMKM tentu banyak sekali dilakukan perubahan dalam perizinan sebagaimana disampaikannya,” tambahnya.

Selanjutnya, seperti yang disampaikan Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi bahwa nanti perizinan pun sudah menjadi izin tunggal. 

UMKM akan lebih dimudahkan,  Disamping itu fasilitasi yang akan diberikan untuk para usaha mikro kecil menengah.

“Pemprov terus mendorong program UMKM supaya dapat terisi di ruang publik, seperti bandara, rest area, pelabuhan, stasiun dan tempat publik lainnya yang akan kita maksimalkan,” ujarnya.

Termasuk UMKM di prioritaskan untuk bisa jadi penyedia barang dan jasa. Nantinya Pemerintah dan perusahaan termasuk perbankan dapat memprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa.

Di Lampung untuk UMKM yang terdata berdasarkan 15 kabupaten/kota izin usaha mikro ada lebih kurang 128 ribu namun demikian yang izin itu lebih kurang berdasarkan data  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  163 ribu lebih .

“Jadi yang kita himbau sekarang adalah memanfaatkan Kemudahan dalam perizinan agar mereka sudah punya landasan yuridis formal sebagai landasan hukum. Ini penting bagi UMKM kita,” tutupnya. (ded/mlo)




Pos terkait