Penggunaan Dana Desa Tak Lepas dari Perencanaan Hingga LPj

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Lampung Barat di Krui, mengadakan penyuluhan hukum tugas dan fungsi kejaksaan dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2021. Kegiatan itu dipusatkan di aula Sunset Beach Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (30/6).

Hadir dalam kesempatan itu, Kacabjari Lampung Barat di Krui, Christian, S.H, M.H., Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Pesbar, Edwin Kastolani Burtha, S.H, M.P., serta perwakilan Peratin dari sejumlah Kecamatan di Kabupaten setempat selaku peserta penyuluhan hukum itu.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Kacabjari Krui, Christian, mengatakan anggaran dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke seluruh Desa atau Pekon merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo untuk pembangunan di Desa. Sehingga, dalam penggunaannya harus mendapat pengawasan.

“Dalam pengawasan itu, bukan hanya dari Pemkab Pesbar saja, tapi Kejaksaan juga memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dana desa ini,” katanya.

Dijelaskannya, setiap desa atau Pekon di Kabupaten Pesbar memiliki anggaran dana desa yang cukup lumayan besar. Sehingga berbagai aturan yang ada mengenai pengelolaan tentang dana desa harus dipahami oleh seluruh Peratin. Karena dalam penggunaan dana desa tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban (LPj) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk itu penyuluhan hukum ini agar diikuti dengan baik dan maksimal oleh seluruh Peratin, agar mampu memahami semua materi yang disampaikan.

“Kita berharap Peratin mampu memberikan edukasi ke perangkat Pekonnya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kadis PMP Pesbar, Edwin Kastolani, mengaku kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabjari Lampung Barat di Krui itu akan memberikan wawasan bagi seluruh Peratin, sehingga kedepan dalam penggunaan dana desa dapat lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

“Untuk itu, seluruh Peratin diharapkan tidak ragu dan takut dalam penggunaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa disetiap Pekon bisa lebih baik. Kita berharap materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum ini bisa dipahami oleh Peratin dan perangkatnya,” tandasnya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait