Penyidikan Kasus Korupsi Dana Bimtek Peratin Terus Bergulir

Kepala Kejaksaan Negeri Lambar Deddy Sutendy, SH, MH.

Medialampung.co.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat, terus melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Lambar tahun 2022 dengan kerugian Negara ditaksir mencapai Rp700 juta lebih.

Kepala Kejari Lambar Deddy Sutendy, SH, MH., mengungkapkan, perkara dugaan korupsi dana Bimtek tersebut masih dalam penyidikan umum dalam rangka mencari alat bukti untuk penetapan tersangka dalam perkara tersebut. 

Bacaan Lainnya


“Untuk penanganan perkara tersebut terus bergulir, saat ini masih tahap penyidikan umum, dan nantinya ketiga sudah ada progres lagi dan sudah ada penetapan tersangkanya akan kami sampaikan,” ungkap Deddy. 

Sementara Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Bambang Irawan, SH., menambahkan, pihaknya sudah memeriksa saksi untuk dimintai keterangan, setelah nantinya alat bukti yang sah dimata hukum cukup maka akan ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan tersangka. 

“Dalam rangka penanganan perkara, kami tentunya mengawali dengan proses penyelidikan, selanjutnya jika dinyatakan layak maka ditingkatkan ke penyidikan, dan untuk perkara Bimtek Peratin ini masih dalam tahap penyidikan umum karena memang belum ada tersangkanya. Jika nantinya sudah ada tersangka maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan khusus,” bebernya. 

Untuk diketahui, Penyidik Kejari Lambar menaikkan status dugaan korupsi dana Bimtek yang digelar pengurus Apdesi ke tahap penyidikan pada awal Februari 2022 lalu.

Untuk kronologisnya, pada November 2021 ada salah satu pengurus Apdesi yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk melakukan Bimtek. Padahal waktu itu anggaran belum tersedia. 

Setelah APBDesa disahkan, bimtek digelar di Hotel Horison pada Mei 2021. Kegiatan yang seharusnya berlangsung tiga hari, ternyata lebih. Seharusnya yang menggelar bimtek adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). 

Ini sesuai Permendagri No.96/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dan Pemerintahan Desa.

Berdasar hasil audit Inspektorat, kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum tersebut mencapai Rp700 juta lebih. (nop/mlo)


Pos terkait