Penyusunan APB-Pekon 2021, DPMP Bakal Awasi Ketat Pada Perencanaan

  • Whatsapp
Kabid Pemerintahan Pekon dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Ruspel Gultom, S.H, M.M.

Medialampung.co.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat, akan melakukan pengawasan lebih ketat pada tahapan perencanaan pembangunan pekon di tahun mendatang.

Pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon) tahun anggaran 2021 yang dijadwalkan mulai Juni mendatang, pihak DPMP memastikan akan meningkatkan intensitas pengawasan sehingga anggaran yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat pekon bisa sesuai harapan.

Bacaan Lainnya



Kabid Pemerintahan Pekon Ruspel Gultom mengatakan, pembangunan di pekon akan dimulai dengan perencanaan dan penyusunan yang mirip dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Akan kita mulai, bagaimana pekon itu melakukan penyusunan seperti penyusunan APBD, anggaplah nantinya APBD mini. Pengawasan akan kami lakukan, termasuk nantinya memberikan surat edaran yang harus diikuti oleh pekon,” ungkap Ruspel mewakili Kepala DPMP Lambar Ronggul L Tobing.

Peningkatan intensitas pengawasan yang akan dilakukan pihaknya, kata dia, itu bertujuan agar APB-Pekon yang dilaksanakan benar-benar mengacu kepada tiga program unggulan yakni Literasi, Konservasi dan Tangguh BencanaBencana, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Apalagi pola besaram pencairan tahun ini berubah menjadi 40-40-20 persen dari total pagu yang akan diterima, sehingga perencanaan dan penyusunan APB-Pekon harus cepat dan tepat, jangan sampai apa yang akan dilaksanakan pekon itu tidak sesuai dengan harapan,” kata dia.

Pihaknya juga mengimbau kepada peratin untuk benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan musyawarah dalam menyusun perencanaan. Sehingga mampu menghasilkan program perioritas dan mampu mengakomodir apa yang diharapkan masyarakat.

“Pada intinya jika perencanaan disusun dengan baik, maka program yang dilaksanakan tentunya akan diterima dan dirasakan masyarakat dengan baik, dan tidak kalah pentingnya agar tidak timbul persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (nop/mlo)



Pos terkait