Perawat Pekon Dipastikan Terima SK Bupati, Tapi Digaji Pekon dan Tidak Dijanjikan Honda

  • Whatsapp
Kepala Dinas Kesehatan Lambar dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B.

Medialampung.co.id – Menyoal adanya perawat pekon  hasil  perekrutan yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Barat, memilih mundur  karena merasa ditipu akibat hanya mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari peratin bukan dari bupati, mendapatkan respon dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lambar dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B., menegaskan, bahwa para perawat pekon, dipastikan akan menerima SK Pengangkatan dari Bupati. Terkait dengan SK yang telah diterima dari peratin, itu akan menjadi dasar untuk penerbitan SK bupati.

Bacaan Lainnya


”Sekarang  Peraturan Bupati masih  digodok,  nantinya mereka akan mendapatkan SK bupati, dan untuk SK yang telah diterima dari peratin itu akan  menjadi dasar penerbitan SK bupati, jadi kami imbau kepada perawat pekon untuk bersabar dan tidak ada yang membohongi,” ungkap Wawan—sapaan akrab Widyatmoko Kurniawan.

Hanya saja, kata dia, para perawat tersebut tidak bisa menuntut untuk menjadi honor daerah (Honda) karena memang untuk gaji dari para perawat tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-P).

”Jadi awalnya kan memang tidak dijanjikan untuk jadi honor daerah karena gaji dari pekon bersumber APB-Pekon, hanya saja untuk SK itu SK bupati, dan Insya Allah dalam waktu yang tidak lama Perbup-nya selesai dan penerbitan SK bupati-nya segera diproses,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tidak terima hanya mendapatkan SK Peratin beberapa perawat pekon yang direkomendasi Dinkes Lambar mengundurkan diri. 

Salah seorang perawat pekon yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, dalam rekrutmen perawat pekon, ia dijanjikan akan mendapatkan SK Bupati dan akan berstatus Honda.

Namun, pada faktanya SK diturunkan oleh peratin atau hanya berstatus Honor Desa (Hondes).

“Kami awalnya sangat bersemangat setelah mendapatkan informasi adanya rekrutmen Perawat Desa pengangkatan Honorer Daerah,” kata sumber.

Ia mengakui, bahwa telah menyampaikan keluhan kepada oknum yang mendampingi dirinya dalam pendaftaran sebagai perawat pekon, bahwa apa yang dijanjikan oknum tersebut berbeda dari kenyataan di lapangan.   

Oleh sebab itu, Ia meminta pemerintah terutama Dinas Kesehatan, memberikan pelurusan kepada perawat yang sudah direkomendasi sebagai perawat pekon, karena mungkin bukan dirinya saja dan beberapa rekannya yang lain yang merasa tertipu oleh olah oknum.

Selain itu, meminta kepastian apakah memang benar akan ada pengangkatan para perawat pekon itu berstatus Honor Daerah yang di dengan SK bupati. (nop/mlo)




Pos terkait