Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Mendesak untuk Disahkan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemprov Lampung merancang rancangan peraturan daerah (raperda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kemudian akan dijadikan Peraturan daerah (Perda) adaptasi kebiasaan baru itu mendesak karena angka Covid-19 di Lampung terus bertambah.

Bacaan Lainnya


“Pihaknya berencana pada tanggal 2 November nanti akan memparipurnakan tentang Raperda Adaptasi kebiasaan baru yang merupakan usulan dari Pemprov Lampung. Perda usulan pemprov itu untuk mendukung Peraturan Gubernur Lampung No.45/2020 tentang adaptasi kebiasaan baru,” kata ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung, Mingrum Gumay saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10).

Lanjutnya, Saat ini keselamatan manusia itu diutamakan, sehingga kegiatan ataupun aktivitas dimana saja harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Perda adaptasi kebiasaan baru ini punya konsekuensi, ada sanksi. Sehingga aparatur TNI-Polri, Pol PP maupun perangkat pemerintahan hingga tingkatan kampung itu diberikan kewenangan. Sehingga bisa melakukan isolatif ataupun mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung,” tambahnya.

Pihaknya juga melihat kondisi kekinian mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Bandara hingga stasiun kereta api Tanjung Karang. Pada prinsipnya proses roda perekonomian tetap jalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga dan masyarakat jadi prioritas.

“Untuk sanksinya nanti kita lihat. Ini nanti kan lagi digodok, mau dibahas. Ada sanksi-sanksi administratif maupun denda lainnya akan kita lihat. Yang pasti perda ini juga enggak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya,” paparnya.

Ia juga menegaskan tidak ada alasan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan bagi penyelenggara Pilkada.

“Apapun alasan dan bentuknya, pesta demokrasi rakyat pada 9 Desember 2020 ini juga harus tetap memperhatikan. Kalau tidak KPU dan Bawaslu bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemilu ini. Jadi siapapun dalam hal ini baik pemerintahan protokol kesehatan ini tidak ada tawar-menawar,” tutupnya. (ded/mlo)




Pos terkait