PH Tak Sependapat, Wakil Ketua I DPRD Sesalkan Penyegelan Sumatra Surf Resort

  • Whatsapp
Penasehat Hukum Pemegang Saham Mayoritas (Investor Asing), Zahyan, S.H.

Medialampung.co.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Piddinuri, menyesalkan dengan penyegelan kembali hotel dan restoran Sumatra Surf Resort di kawasan wisata pantai Tanjungsetia Kecamatan Pesisir Selatan, oleh Pemkab setempat melalui Satpol PP-Damkar, Selasa (3/8) lalu. Pasalnya, sebelum penyegelan itu belum dilakukan mediasi antara pemilik dengan Pemkab Pesbar.

Menurut Piddinuri, sebelumnya, Kamis (5/8) kemarin, pihaknya juga sempat berkunjung ke Sumatra Surf Resort untuk mengetahui persoalan terkait dengan penyegelan kembali di Sumatra Surf Resort itu. Dari hasil keterangan salah satu pemiliknya itu bahwa terjadi permasalahan internal perusahaan.

Bacaan Lainnya

“Pemilik Sumatra Surf itu juga menyampaikan sebelum dilakukan penyegelan Pemkab setempat tidak pernah melakukan mediasi bersama internal Perusahaan,” katanya, Jumat (6/8).

Sehingga, kata dia, hal itu jelas sangat disayangkan, seharusnya sebelum melaksanakan penyegelan itu ada mediasi terlebih dahulu. Mereka (pemilik Sumatra Surf-Red) sudah lama ingin memperpanjang perizinan, bahkan rajin membayar pajak. Karena ada persoalan internal itu sehingga tersendat. Pihaknya  tidak menyetujui dengan langkah Pemkab itu dan penyegelan itu juga berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.12/2017 maupun Perda No.3/2020 tentang Perubahan Atas Perda No.12/2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Kita berharap Pemkab melakukan mediasi, karena itu tugas tugas Pemkab, agar investor di Kabupaten ini mempunyai rasa nyaman. Jika seperti ini investor akan takut berinvestasi di Pesbar,” jelasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Pemegang Saham Mayoritas (Investor Asing), Zahyan, S.H., mengatakan bahwa PT.Sumatra Surf Resort merupakan investor asing dengan Direktur Utama yakni Maxwell Michael Edward (selaku pemegang saham mayoritas), sedangkan untuk Direktur dijabat oleh Reimond Jois Lekatompessy (selaku pemegang saham minoritas). Sementara itu, Pemkab Pesbar melalui Satpol PP dalam melakukan penyegelan Sumatra Surf Hotel itu karena telah melanggar Perda No.12/2017 dan Perda No.3/2020 tentang Perubahan Atas Perda No.12/2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan itu sangat didukung oleh pemegang saham mayoritas.

Dalam BAB XII Tertib Usaha Pariwisata, Pasal 24 ayat (1) pada Perda itu dijelaskan setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa tanda daftar usaha pariwisata/izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Karena itu, dengan adanya statemen dari Wakil Ketua I DPRD Pesbar, Piddinuri yang tidak mengetahui duduk perkara atau permasalahannya itu sangat disesalkan.

“Saya selaku penasehat hukum pemegang saham mayoritas atau investor asing sangat mengetahui duduk perkara, dan saya tidak sependapat dengan Wakil Ketua I DPRD itu, jangan seolah-olah kebijakan Pemkab itu tidak mengikuti aturan DPRD Pesbar mengesahkan Perda itu,” kata dia.

Dikatakannya, mengenai persoalan ini harusnya DPRD Pesbar mendukung, karena itu juga merupakan upaya Pemkab Pesbar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui usaha perhotelan di Pesbar, sehingga pihaknya juga sangat menyayangkan statement dari Wakil Ketua I DPRD Pesbar, dan sempat mengunjungi ke lokasi untuk mempertanyakan persoalan penyegelan tersebut.

Untuk diketahui, bahwa penyegelan itu merupakan salah satu permohonan pemegang saham mayoritas, dan pihaknya sangat memberikan apresiasi dengan dilakukannya penyegelan itu untuk menegakkan Perda. Sumatra Surf Resort itu hingga kini masih ada permasalahan internal.

“Bahkan masih dalam tahap proses di Pengadilan Negeri (PN) Liwa secara perdata. Karena itu kami juga masih menunggu proses tahapan di PN Liwa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Pesbar melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar), kembali menyegel/menutup hotel dan restoran Sumatra Surf Resort di kawasan wisata pantai Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (3/8) lalu.

Plt. Kasatpol PP-Damkar Pesbar, Cahyadi Moeis, mengatakan dalam penyegelan hotel dan restoran Sumatra Surf Resort di kawasan pantai Tanjung Setia yang kembali dilaksanakan ini, karena pihak perusahaan itu hingga kini dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa daftar usaha pariwisata atau belum melengkapi perizinan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

“Sebelumnya telah dilakukan penyegelan pertama, tapi pihak perusahan itu tidak menggubris apa yang sudah disampaikan Pemkab Pesbar, dan masih tetap mengoperasikan hotel dan restoran itu,” katanya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait