PKS Pesbar Sayangkan Permendikbudristek Tentang PPKS

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menyayangkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No.30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi (PT). Pasalnya, beberapa bentuk kekerasan seksual pada peraturan itu seperti dalam Pasal 5 Ayat (2) memuat kalimat atau frasa  “tanpa persetujuan korban”.

Ketua DPD PKS Kabupaten Pesbar, Ahmad Husaini, S.Pd, I., mengatakan  dengan adanya Permendikbud Ristek dalam Pasal 5 Ayat (2) yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” itu tentu sangat disayangkan. Karena seakan melegalisasi seks bebas dengan dalih mau sama mau atau suka sama suka dengan persetujuan dari masing-masing pihak.

Bacaan Lainnya

“Kondisi itu sangat berbahaya karena standar perilaku itu bukan berdasarkan nilai luhur bangsa kita, sehingga ini diharapkan bisa menjadi perhatian kita bersama,” katanya, Minggu (7/11).

Dijelaskannya, dalam muatan Pasal 5 Ayat (2) pada Permendikbud Ristek mengenai kekerasan seksual seperti pada huruf (L) yang berbunyi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Kemudian, pada huruf (M) membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Karena itu, yang menjadi pertanyaan apakah jika korban setuju, maka hal itu diperbolehkan dalam pergaulan di Perguruan Tinggi di Indonesia.

“Karena itu dengan terbitnya aturan tersebut jelas menjadi kekhawatiran kita bersama. Karena jelas aturan itu bernuansa paradigma seks bebas dengan dalih persetujuan (sexual consent),” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dengan terbitnya Permendikbud Ristek tersebut juga dinilai lebih bernuansa pemikiran liberal dan hedonis. Sehingga, ini bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Bahkan, itu juga membuktikan dengan ketiadaan landasan norma agama. Dengan begitu maka peraturan tersebut juga telah dianggap legal dan bukan sebuah pelanggaran dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi.

Ditambahkannya, Pancasila sebagai ideologi yang sah di Negeri ini menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya jelas segala sesuatu selalu diawali dengan nilai-nilai Ketuhanan. Karena itu, DPD PKS Kabupaten Pesbar mengajak masyarakat untuk ikut peduli untuk menolak segala bentuk hukum yang bertentangan dengan Pancasila.

“Seluruh pengurus dan kader PKS di Kabupaten Pesbar sangat menyayangkan dengan terbitnya Permendikbud itu, sehingga ini diharapkan bisa menjadi perhatian semua pihak dan pemangku kepentingan,” pungkasnya. (yan/d1n/mlo)

Pos terkait