PN Tanjungkarang Laksanakan Konstatering Lahan Sengketa Milik PT Way Halim Permai

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang Bandarlampung melaksanakan Konstatering, terhadap sengketa lahan di PKOR Wayhalim. Dimana beberapa tahun ini disengketakan oleh PT. Way Halim Permai, Afferi dan Lindawati selaku tergugat kedua.

Asmar Josen selaku Panitera dari PN Kelas IA Tanjungkarang menjelaskan, bahwa Konstatering atau pencocokan batas-batas dan luas tanah tersebut, dilakukan berdasarkan dengan putusan sita eksekusi No.01/Eks-Sita/2009/PHI.TK atas tanah yang terletak Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, seluas 78.537 m².

Bacaan Lainnya

Menurutnya, untuk tata letak objek yang disengketakan itu berada di wilayah batas-batas seperti Jl. PKOR Wayhalim di sebelah utara. Juga di sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Sultan Agung, di sebelah barat berbatasan dengan Jl. Sumpah Pemuda dan timur berbatasan dengan jalan.

“Maka dari itu kami datangi lokasi untuk konstatering. Artinya bukan eksekusi,” katanya, Rabu (25/8).

Menurutnya, konstatering sendiri biasanya dilakukan sebelum dilaksanakannya eksekusi. “Yang dilakukan guna memastikan batas dan luas tanah sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan,” kata dia.

Tak hanya Panitera PN Kelas IA Tanjungkarang saja lanjutnya, pada pelaksanaan konstatering kali ini juga turut dihadiri jurusita, jurusita pengganti, pihak Penggugat dan Para Tergugat. “Juga aparat setempat serta petugas dari Badan Pertanahan Nasional,” jelasnya.

Asmar pun menjelaskan lagi, bahwa perkara ini dimulai saat gugatan didaftarkan di PN Kelas IA Tanjungkarang  di tahun 2017. “Gugatan Afferi kalah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kemudian ia mengajukan banding, dan PT Tanjungkarang menolak gugatan Afferi,” ungkapnya.

Afferi pun kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusan 174 K/PDT/2019 Kasasi Afferi diterima oleh Mahkamah Agung. Tommy dan Lindawati pun mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Namun ditolak. “Ya perkara ini gugatannya awalnya tahun 2017, keputusannya sudah kita bacakan, di dalam tingkat PK pak Tommy mengajukan PK namun ditolak,” bebernya.

Dan sementara pihaknya belum melakukan eksekusi atau pengosongan lahan. Belum ada petunjuk kapan eksekusi akan dilaksanakan. “Ya karena itu (eksekusi) adalah kewenangan Ketua PN. Ya tergantung hasil dari kita hari ini,” tegasnya.

Lalu dalam pelaksanaan itu, bahwa pada saat pencocokan, ternyata ada beberapa lahan yang telah memiliki sertifikat atas nama Maryanti dan Budiman. Keduanya tidak masuk dalam gugatan antara Afferi dan Tommy. Keduanya pun menyebut memiliki alas hak seluas  0,307 hektar di tanah yang diperkarakan Afferi dan Tommy.

Sementara itu, Kasi Sengketa ATR BPN Oki, memastikan letak tanah yang menjadi objek sita. Sejauh ini letaknya masih sama. Ia mengklaim tidak ada sertifikat ganda pada lahan tersebut, dan mulannya milik PT Way Halim Permai.

“Terkait ada sertifikat lain, ini kan proses beracaranya panjang, dalam rentan waktu itu ada pemecahan dan peralihan hak, itu saja yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Sementara Kuasa Hukum Maryanti yakni Cahyadi mengatakan kedatangan kliennya untuk mempertahankan haknya.

Ia menyebut data yang digunakan dan diukur oleh BPN adalah data yang lama, tidak update alias tidak valid. “Data lama tersebut yang digunakan Afferi dalam gugatannya hingga ia menang di tingkat PK,” terangnya. (*/mlo)


Pos terkait