Polres Lambar Masih Lakukan Penyelidikan Terkait Surat KPK Palsu 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id- Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Barat, memastikan bahwa terkait dengan beredarnya berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, berisikan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemkab Pesisir Barat (Pesbar) yang ternyata palsu mulai dilakukan penyelidikan.

Kasatreskrim Polres Lambar AKP Ari Setiawan mendampingi Kapolres AKBP Hadi Saepul Rahman, SIK., mengungkapkan, penyelidikan masih terus dilakukan, bahkan pihaknya telah melakukan pemanggilan sejumlah orang untuk dimintai keterangan perihal beredarnya surat pemanggilan palsu tersebut.

Bacaan Lainnya

”Kami belum bisa menyampaikan apakah sudah mengarah atau belum? (terhadap tersangka, Red), karena penyelidikannya masih berlangsung dan prosesnya cukup panjang, namun yang jelas kami sudah memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan,” ungkap Ari, Senin (1/11).

Setelah penyelidikan dari laporan penyebaran surat palsu tersebut selesai dan dilakukan penetapan tersangka, kata Ari, maka pihaknya akan menyampaikan kepada publik. ”Kalau sudah selesai (penyelidikan) nanti akan kami sampaikan hasilnya, untuk sementara ini kami belum bisa menyampaikan perihal proses penyelidikan,” kata dia.

Seperti dilansir antaranews.com, KPK RI memastikan tidak pernah menerbitkan surat panggilan terhadap beberapa pihak di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

“Menanggapi beredarnya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK, kami tegas sampaikan bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat panggilan sebagaimana yang beredar di wilayah Provinsi Lampung tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ia mengatakan surat palsu tersebut telah menyalahgunakan logo, email, dan alamat KPK sebagai atribut surat. Selain itu, nama-nama yang tercantum sebagai penyidik KPK juga bukan merupakan pegawai KPK. Dalam surat palsu tersebut menyebut pihak-pihak yang dipanggil, kata dia, diminta datang ke suatu lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. (nop/mlo)

Pos terkait