PPKM Level 4 Berlanjut, Usaha Transportasi Umum Makin Sekarat

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pelaksanaan PPKM oleh Pemerintah mungkin merupakan suatu keharusan untuk pencegahan pandemi Covid-19, akan tetapi dibalik penerapan hal itu banyak pula masyarakat dan pengusaha yang menjerit karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena usahanya dibatasi oleh PPKM.

“Sejak PPKM level 4 ini diberlakukan, dimana semua angkutan diharuskan memenuhi standar, penumpang maksimal 70%, serta penerapan protokoler kesehatan dengan ketat benar-benar menjadi kendala bagi kami pelaku transportasi sebab saat ini belum semua masyarakat mengerti dan sudah divaksin, sehingga pengguna jasa angkutan umum semakin sepi, kalau demikian dari mana kami mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri apalagi mau membiayai anak-anak yang baru masuk sekolah ataupun kuliah,“ ujar Andre Nebatin, salah satu sopir Travel, Sabtu (14/8). 

Bacaan Lainnya

Masih menurut Andre, bahwa Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh berupa pesawat, bus dan kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk modal transportasi jarak jauh lainnya, dengan tujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 benar benar menghancurkan pengusaha Angkutan, hal itu dapat terlihat di beberapa loket kendaraan antar kota antar propinsi di Bumi Jaya Negara Batin yang hampir tidak ada penumpang.

“Selaku Seorang karyawan, saya harus tetap taat dan tunduk pada aturan di tempat saya bekerja, akan tetapi Anda lihat sudah jam segini (09.00 WIB) penumpang saya baru 2 orang, dan kondisi ini bukan hari ini saja melainkan sudah terjadi sejak penerapan protokol kesehatan ketat diberlakukan, pertanyaan saya dapatkah perusahaan menutupi biaya pengeluaran dan membayar gaji kami kalau kondisi ini terus terjadi, pasti tidak sanggup, jika perusahaan Angkutan ini bangkrut dan saya kena PHK,” ujar Marlin seorang supir Bus AKAP, seraya menambahkan kalau mereka tidak beroperasi akan mendapatkan teguran dari pihak yang berkompeten.

Keluhan, sopir travel dan supir Bus Antar Kota antar Provinsi tersebut dikeluhkan pula oleh beberapa pengojek yang ada di Blambangan Umpu yang selama ini telah menggantungkan hidupnya dengan menjual jasa sebagai pengojek.

“Sejak adanya pembatasan pembatasan ini, kami para pengojek benar-benar mati, karena penumpang kami sangat jarang, kalau dulu sebelum covid bisa bersih dalam sehari menghasilkan uang paling kecil Rp.70.000, saat ini untuk mencari uang Rp.20.000 saja sangat susah,” ujar Permato pengojek setempat, seraya menambahkan semestinya Pemerintah lebih cermat dengan melakukan test pada para pendatang, karena memang banyak pegawai Waykanan yang berasal dari luar daerah, bukan menekan masyarakat setempat yang memang tidak kemana-mana.

“Sebab walaupun kami diminta protokol ketat kalau para pendatang itu tidak dites dulu tetap tidak berguna, karena kami tertular dari mereka,” imbuh Permato.(sah/mlo)


Pos terkait