Proyeksi Pendapatan Lamtim Turun Rp116,9 Miliar

  • Whatsapp
Bupati Lamtim Serahkan Rancangan KUA dan PPAS APBDP Kepada Wakil Ketua DPRD. - Foto dwi/mlo

Sukadana-Dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang belum berakhir. Potensi pendapatan dan belanja Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 mengalami penurunan. 

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ariyan Putra Marga itu dihadiri Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekretaris Kabupaten M.Jusuf dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo saat menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBDP menjelaskan, setelah perubahan pendapatan diproyeksikan Rp2,3 triliun dari sebelumnya Rp2,42 triliun atau mengalami penurunan Rp116,9 miliar. 

Itu antara lain terjadi karena adanya penurunan potensi pendapatan asli daerah dari Rp329,2 miliar menjadi Rp249,68 atau berkurang Rp86,54 miliar. Kemudian, pendapatan transfer pemerintah pusat dari Rp1,958 triliun menjadi Rp1,95 triliun atau turun Rp30,38 miliar.

Dilanjutkan, dengan adanya penurunan proyeksi pendapatan tersebut, maka proyeksi belanja setelah perubahan juga mengalami pengurangan. Pada APBD murni belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,59 triliun menjadi Rp2,43 triliun atau mengalami penurunan Rp156,5 miliar.

Ditambahkan, penurunan potensi pendapatan dan belanja daerah  itu, antara lain disebabkan pada perjalanan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 terdapat beberapa perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Perubahan kebijakan itu berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah. Terlebih, dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum dapat sepenuhnya ditanggulangi. 

Karenanya, dalam rangka percepatan penanganan dilakukan refocusing, realokasi, dan rasionalisasi anggaran dengan melakukan perubahan penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (wid/mlo)


Pos terkait