Ratusan Buruh di Mesuji Tolak RUU Omnibus Law Cilaka

  • Whatsapp
Para buruh saat menyampaikan aspirasi tentang penolakan Omnibus law di halaman Pemkab Mesuji, Selasa (28/1). - Foto Ardian Mukti/rnn/medialampung.co.id

Medialampung.co.id – Giliran buruh di wilayah Kabupaten Mesuji melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Masa yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB langsung menggelar orasi didepan Gedung Pemkab Mesuji dengan pengawalan personel TNI/Polri dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Bacaan Lainnya



Ada sekitar 400 Buruh dari sejumlah Perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji menggelar aksi unjuk Rasa pada Selasa (28/1). Di halaman Kantor Pemkab Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji, Aksi Unjuk Rasa tersebut untuk menolak (RUU) Omnibus Law ‘Cilaka’. Sekitar pukul 10.30 WIB, Perwakilan Buruh diterima jajaran pemerintah Kabupaten Mesuji.

“Hari ini kami menggelar aksi untuk menolak (RUU) Omnibus Law ‘Cilaka’. Yang kami nilai ada beberapa poin yang bakal merugikan kaum buruh seperti perumusan clauster Ketenagakerjaan yang tidak melibatkan kaum buruh, kami juga menolak dan mohon dipertimbangkan kembali kenaikan iuran BPJS,” ujar Koordinator Daerah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan (Hukatan KSBSI) Ponijan.

Selain itu poin lain yang dituntut oleh buruh perhitungan pesangon yang dihilangkan, sistem penerimaan kerja dengan sistem kontrak, menolak kenaikan BPJS, dan menuntut dihapuskannya diskriminasi serikat di tempat kerja.

“Melalui kesempatan ini kami meminta kepada Pemkab Mesuji untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat tentang Omnibus law cipta lapangan kerja ini,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Mesuji menerima aspirasi yang menjadi tuntutan massa buruh dalam aksi demonstrasi menolak omnibus law cipta lapangan kerja.

Kami menerima aspirasi dari pada buruh dan akan menyampaikan tuntutan dan aspirasi para buruh kepada pemerintah pusat. Ujar kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi mesuji Ripriyanto.

RUU omnibus law cipta lapangan kerja ini adalah masuk ranah pemerintah pusat namun apa yang disampaikan para kawan kawan tadi akan kami tampung dan akan kami sampaikan.

Sementara terkait ditanya mengenai UMK pihaknya akan selalu memantau apakah semua perusahaan perusahaan yang ada di Mesuji memenuhin UMK yang telah ditetapkan jelas nya.(rnn/mlo)



Pos terkait