Saksi Ini Ceritakan Kronologis Perahu PKB Berbalik Arah Tak Jadi Mendukung Mustafa, Ada Peran SGC

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pada persidangan lanjutan fee proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah (Lamteng), Kamis (8/4) hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya kedatangan dua saksi, dari lima saksi yang dipanggil.

Salah satu saksi yang hadir itu yakni Berkah Mofaze Caropeboka. Yang dimana Mofaze -sapaan akrabnya- menjelaskan kepada JPU KPK Taufiq Ibnugroho, bahwa dirinya kenal dengan Mustafa sejak tahun 2005 lalu.

Bacaan Lainnya



“Saya kenal beliau (Mustafa) sebagai aktivis. Waktu itu saya mengajak beliau menjadi pengurus majelis Pemuda Pancasila. Waktu itu saya bendahara dan saya minta dia jadi wakil bendahara. Tak lama dari itu beliau terpilih menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kota Bandarlampung,” ujarnya, Kamis (8/4).

Di tahun 2016, dirinya masuk dan menjadi pengurus Partai NasDem Lampung. Dan waktu itu Mustafa sudah menjadi Ketua DPW Partai NasDem Lampung. “Saya sebagai wakil ketua sekaligus Ketua Garda Pemuda Partai NasDem,” bebernya.

Mendapati penjelasan dari Mofaze itu, JPU KPK Taufiq Ibnugroho pun bertanya apakah dirinya juga kenal dengan Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Tengah (Lamteng) Miswan Rodi dan sekretarisnya Paryono. “Kaitan apa saudara dengan keuda orang itu. Bisa anda jelaskan,” tanya JPU KPK.

Menurut Mofaze, kaitan dirinya dengan Miswan Rodi dan Paryono itu terkait pencalonan Mustafa sebagai Gubernur Lampung. “Waktu itu saya tahu beliau mau mencalonkan itu ketika dilantik sebagai Ketua DPW NasDem Lampung,” katanya.

Bahwa disitu lanjut dia, penyampaian Mustafa dirinya dapat tugas dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur. “Saya sebenarnya enggak setuju beliau mau maju. Tapi apa dikata apabila itu perintah dari Ketu Umum DPP NasDem ya ikut saja,” kata dia.

Sebagai teman lanjut dia, sebisa mungkin dirinya akan membantu Mustafa untuk nanti maju sebagai calon gubernur. “Sebisa mungkin kami akan membantu,” jelasnya.

Dalam proses pencalonan itu, Mustafa belum mendapatkan perahu. Hanya saja baru Partai NasDem, Partai PKS dan Partai Hanura yang merapat. “Itu juga kami dapatkan sudah mepet sekali waktunya,” bebernya.

Memang awalnya, Mustafa sendiri sudah berusaha untuk mendapatkan perahu partai politik yang lain. ” Ya awalnya kami berusaha mendapatkan dukungan dari PDIP, PAN dan PKB. Namun bagaimana proses secara administrasinya saya tidak tahu sama sekali,” ungkap dia.

Yang dirinya tahu, hanya ada kegiatan untuk mendaftar ke partai-partai itu saja. “Seperti kalau Partai PDIP sedang membuka pendaftaran saya ikut antar beliau. Begitu juga daftar ke PAN dan PKB. Untuk PKB beliau berusaha sekali untuk bertemu Ketua DPW PKB Lampung saat itu dijabat oleh Chusnunia Chalim  sebagai Bupati Lampung Timur (Lamtim). Pertemuan dilakukan di Lamtim” ucap dia.

Usai pertemuan di Lamtim itu, dibuat janji lagi untuk bertemu Nunik di Bandarlampung. Dimana waktu itu akan bertemu di sebuah cafe. “Kemudian untuk masalah PKB ini saya dimintai bantuan sejumlah dana. Dimana dana itu digunakan untuk pengamanan perahu partai,” katanya.

Waktu itu, dana yang dari dirinya nanti akan diambil oleh Paryono. Itu terjadi pada bulan September 2017. “Saya serahkan dana itu ke Paryono tiga kali. Pengambilan pertama Rp5 miliar di bulan sama sejumlah R9 miliar. Ada dana saya sendiri Rp1 miliar total Rp15,1 miliar,” ungkap dia.

Untuk dana Rp5 miliar sendiri dirinya dapatkan dari Miswan Rodi. Dimana Miswan sendiri merupakan kakak ipar dari terdakwa Mustafa. “Memang pada saat itu Mustafa hubungi saya dia bilang nanti ada titipan dana hasil jual warisan, tolong dipegang dulu. Sesuatunya nanti ada Dinda Miswan yang akan menyampaikan ke saya,” jelasnya.

Dan dirinya dengar apabila dana tersebut nantinya akan diserahkan ke pimpinan PKB Lampung yakni Chusnunia Chalim. “Jadi uang itu kami berikan saja ke Paryono untuk mengamankan perahu partai. Kami percaya saja dengan Paryono karena memang sudah teman lama. Saya yakin sekali dana itu sampai. Karena waktu itu kami sedang rebutan dukungan (partai),” ungkap dia.

Lalu JPU KPK Taufiq pun menanyakan, terkait dana yang sudah diberikan apakah rekomendasi partai itu keluar. “Nyatanya keluar atau tidak,” tanya JPU KPK Taufiq.

“Tidak keluar. Rekomendasi secara tertulis belum ada dari pusat. Untuk di Lampung saya tidak lihat. Tapi Mustafa pernah bilang untuk Lampung sudah dapat. Namun saya yakin pada waktu itu rekomendasi ke pusat itu akan dapat. Karena dibuktikan oleh Mustafa bersama Nunik pergi ke Jakarta untuk bertemu Muhaimin Iskandar,” jawab Mofaze.

Namun lanjut dia, tetap endingnya pun Mustafa tak dapat perahu dari Partai PKB. “Karena waktu itu Nunik digandeng oleh Arinal Djunaidi. Ya kami bilang bahwa ini sudah terjadi pengkhianatan,” kata dia.

Kembali JPU KPK Taufiq pun bertanya ke Mofaze, momen Mustafa bertemu dengan Muhaimin Iskandar itu apakah ketika sudah menyerahkan sejumlah uang mahar. “Seperti apa. Apa memang sesudah menyerahkan baru bertemu,” tanya JPU KPK Taufiq.

“Ya itu setelah kami menyerahkan uang ke Paryono. Dan ketika itu memang Mustafa sampaikan bahwa PKB tidak jadi mendukungnya. Tapi masyarakat dan semuanya sudah tahu lah rahasia umumnya kenapa sampai bisa gagal,” jelasnya.

Lalu JPU KPK Taufiq pun bertanya, maksud dari rahasia umum itu seperti apa. “Coba anda jelaskan secara detail maksud itu apa,” kata JPU KPK Taufiq.

“Ya itu, bahwa Nunik ini bergabung dengan Arinal karena didukung oleh PT Sugar Group Companies (SGC). Karena sudah menjadi rahasia umum. Saya tidak bisa berbicara dan tidak melihat langsung memang. Saya juga enggak tahu nominal SGC ke PKB ini berapa. Yang tahu saya besar sekali. Lebih besar dari kami,” ungkap dia.

“Ya sekitar Rp50 miliar dan saya dengar itu baru tahap awal saja.  Hanya untuk nyalon saja sisanya akan datang lagi. Saya dengar memang yang menyerahkan Nyonya Lee (Purwanti Lee). Saya enggak tahu jabatannya,” tambahnya.

Menurut JPU KPK Taufiq, apakah uang yang diserahkan pihaknya sebesar Rp15,1 miliar itu telah dipulangkan oleh pihak PKB ke pihaknya. “Kronologisnya seperti apa. Apa sudah dipulangkan semua,” tanya JPU KPK.

“Ya waktu itu bulan Januari dana yang kami serahkan itu pulang lagi. Saya dapat arahan bahwa Paryono akan memulangkan dana. Dimana akan membawa dana kemarin. Nantinya uang itu akan kita jadikan untuk biaya kampanye,” jawab Mofaze.

Namun kata dia, ada sebagian dana dari pihak Nunik yang belum mengembalikan dana tersebut. Dengan nilai Rp4 miliar. “Hingga kini saya dengar memang belum kembali dana itu. Dana itu memang setahu saya dari warisan orang tua Mustafa yang dijual.  Pun sama ada yang pinjam dan menggadai barang,” pungkasnya. (mlo/)




Pos terkait