Sejumlah Fraksi di DPRD Lambar ‘Kuliti’ Anggaran Covid-19

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Barat, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS Bersatu, dan Fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa, kompak menyoroti  bahkan menguliti anggaran penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tahun anggaran 2020, pada Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Selasa (8/6).   

Dalam pemandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Heri Gunawan, ST., pihaknya meminta pihak eksekutif memberikan penjelasan  terkait dengan kegiatan penanganan penanggulangan Covid-19.   Dikatakannya, Pada Belanja APBD tahun 2020, terdapat realisasi dana biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp22,10 Milyar lebih, apakah BTT ini khusus untuk penanganan Covid-19, atau dana BTT secara keseluruhan.

Bacaan Lainnya


”Dalam kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19, apakah Pemerintah Daerah tidak menerima sumbangan pihak ketiga?, pada realisasi belanja juga terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp183,52 Miliar lebih, mohon dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan tersebut?” ujar Heri Gunawan.

Selanjutnya,  pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Ismun Zani, SIP.,  mengungkapkan, bahwa pihaknya juga meminta penjelasan secara rinci terkait dari mana sumber dan kemana Alokasi penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19  pada tahun anggaran 2020.

”Terkait dengan realokasi anggaran Pada tahun 2020 yang lalu untuk penanganan Pandemi Covid-19. Dalam catatan kami beberapa OPD Melaksanakan Program pengadaan cuci tangan yang diperuntukan untuk beberapa fasilitas umum dan tempat-tempat strategis. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kemanakah aset daerah tersebut saat ini, mengingat anggaran yang diperuntukan untuk program dimaksud cukup Fantastis,” kata dia.

Ia juga menyampaikan, pihaknya menemukan adanya kejanggalan pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Halaman 104, terkait penggunaan dana BTT 2020 yakni dipergunakan untuk pengembalian kerugian Negara akibat kelalaian Oknum Peratin Pekon Teba Liokh sekitar Rp. 331.287.200.

”Tahun anggaran 2020 lalu Pemerintah daerah menganggarkan pengadaan sembako sebanyak 14 ribu paket yang diperuntukkan untuk ASN golongan 2 dan THLS yang biasanya dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, namun kenyataan dilapangan peruntukan sembako tersebut tidak sesuai dengan tujuan penganggaran dengan alasan penanganan Pandemi Covid 19, mohon data rinci “by name by address” terkait penerima program dimaksud,” timpalnya.

Kemudian Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Marga Jaya Diningrat, penyerapan dan pemanfaatan dana Covid-19 tahun 2020 di setiap  Perangkat Daerah kebanyakan tidak jelas bahkan kasus konflik dana Covid-19 belum juga terang benderang.

”Karena itu mohon penjelasannya? Dan kami Fraksi Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh fraksi di DPRD Lampung Barat untuk membahas secara keseluruhan baik di tingkat komisi badan anggaran dan tingkat badan anggaran dan tingkat-tingkat yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan,”  kata Marga.

Selanjutnya Fraksi  PKS Bersatu yang dibacakan oleh Noviadi, mengungkapkan terkait BTT Tahun Anggaran 2020 khususnya pengeluaran tak terduga untuk pencegahan penanganan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp19.944.218.930. ”Mohon penjelasannya untuk apa saja anggaran sebesar itu?” ungkap Noviadi.

Sementara Fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa yang dibacakan Erwin Suhendra lebih kepada menyoroti kebijakan pemerintah daerah. Dimana menurutnya Covid-19 yang melanda wilayah di seluruh dunia tak hanya berdampak pada kesehatan dan keselamatan umat manusia semata tapi sektor perekonomian yang menjadi sumber kehidupan juga berdampak serius di Lambar.

”Selama terjadi pandemi ini masyarakat mengalami kondisi sulit adalah pengusaha mikro dan menengah yang hampir 80% pengusaha ini bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga mereka memiliki angsuran yang harus dipenuhi sedangkan dalam kondisi ini pada perekonomian mereka tidak berjalan secara baik dan tidak adanya toleransi dari pihak perbankan kami berharap agar pemerintah dan kebijakan hendaknya dapat memperhatikan kondisi yang terjadi pada pengusaha mikro dan menengah,” pungkasnya. (nop/mlo)




Pos terkait