Sekda Saipul Ditunjuk Jadi Plh Bupati Waykanan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Sekda Waykanan Hi. Saipul, S.Sos., M.IP., dipercaya menjadi PLH Bupati hingga dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih, hal terjadi akibat mundurnya jadwal pelantikan yang sempat dijadwalkan pada Rabu (17/2). 

Saipul mengatakan tugasnya sebagai Plh Bupati Kabupaten Waykanan tidak lain adalah untuk menjalankan tugas-tugas Bupati Kabupaten Waykanan sampai pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Bacaan Lainnya


Saipul juga menjelaskan apabila ada suatu kebijakan yang harus diambil, maka Ia akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu. 

“Sebagai Plh Bupati Kabupaten Waykanan, saya akan berusaha memberikan kinerja yang semaksimal mungkin sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih,” imbuh Hi. Saipul.

Dalam pada itu, Penunjukkan Sekretaris Daerah menjadi Plh. Bupati itu sudah sesuai dengan Surat Kemendagri No.120/738/OTDA, yang isinya menugaskan Sekda di masing-masing daerah agar melaksanakan tugas menjadi Pelaksana Harian (Plh) yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kadanya berakhir pada 17 Februari 2021.

Mengacu pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya, juga Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.49/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, diminta kepada Saudara Gubernur menunjuk sekretaris daerah kabupaten kota sebagai pelaksana harian bupati, walikota untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya penjabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih. 

Pemerintahan Provinsi Lampung juga sudah mengeluarkan surat di masing-masing Daerah terkait tindak lanjut atas Surat Mendagri tersebut.(wk1/mlo)


Pos terkait