Selama 2020, Dinas PMPTSP dan Naker Lambar Terbitkan 14 Rekomendasi untuk PMI

  • Whatsapp
Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Ir. Sugeng Raharjo, M.P

Medialampung.co.id – Pemkab Lambar dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PMPTSP dan Naker) selama tahun 2020 telah menerbitkan rekomendasi bagi 14 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kabupaten setempat yang bekerja keluar negeri.

“Pada tahun 2020 lalu kita telah mengeluarkan surat rekomendasi bagi 14 PMI asal Lampung Barat yang akan pergi bekerja keluar negeri. Sebanyak 14 PMI itu, rinciannya dua orang bekerja ke negara Taiwan dan 12 orang dengan tujuan ke negara Malaysia,” ungkap Kepala Dinas PM PTSP dan Tenaga Kerja Ir. Sugeng Raharjo, M.T, Senin (11/1).

Bacaan Lainnya

Untuk awal tahun 2021, kata dia, hingga hari ini, Senin (11/1) belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja untuk bekerja keluar negeri.

“Kalau awal tahun sampai saat ini belum ada yang mengajukan rekomendasi,” kata dia. 

Masih kata dia, jumlah negara tujuan penempatan PMI saat ini menjadi 23 negara. Hal itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.3/33236/PK.02.02/X/2020 tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja No.3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. 

Menurut dia, ke-23 negara yang menjadi tujuan PMI itu, rinciannya negara Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, Zimbabwe, Jepang, Irak, Ghana, Arab Saudi, Hongaria, Swedia, Singapura, Swis, Zimbabwe serta Rusia. 

Sugeng mengatakan, dengan kondisi saat ini yang sedang ada wabah Covid-19 dan secara aturan dan regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka tinggal masyarakat itu sendiri yang menimbang-nimbang.

“Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan boleh bekerja keluar negeri jadi tinggal lagi masyarakat menimbang-nimbang berminat atau tidak dengan kondisi saat ini. Kalau ada warga yang berminat silahkan, kita tidak bisa melarang, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan,” tutupnya (lus/mlo)


Pos terkait