Sidang Lanjutan MK, KPU Pesbar Siapkan 53 Alat Bukti

  • Whatsapp
Ketua KPU Pesbar, Marlini

Medialampung.co.id – Sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dengan pemohon pasangan calon nomor urut dua Aria Lukita Budiwan, S.T., dan Erlina, S.P, M.H., terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesbar sebagai termohon, berlanjut ke persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu (24/2) mendatang.

Ketua KPU Pesbar, Marlini, mengatakan untuk pemeriksaan persidangan lanjutan di MK itu dengan agenda pembuktian yakni pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring (online) serta penyerahan alat-alat bukti tambahan di persidangan. Karena itu, kini pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan alat bukti.

Bacaan Lainnya

“Untuk sementara ini ada 53 alat bukti yang sudah disiapkan KPU Pesbar dan telah diserahkan ke Panitera MK,” katanya, Kamis (18/2).

Dikatakannya, diperkirakan ada alat bukti tambahan yang akan disampaikan ke MK. Selain telah menyerahkan alat bukti, KPU Pesbar juga telah mempersiapkan saksi-saksi untuk dihadirkan pada persidangan. Sedangkan, untuk saksi akan dihadirkan dalam persidangan melalui daring (online), dengan lokasi bisa di KPU Provinsi atau di Universitas yang bekerjasama dengan MK di Provinsi Lampung.

“Tempat persidangan secara daring untuk menghadirkan saksi nanti, kita belum bisa pastikan karena masih menunggu informasi dari KPU Provinsi dan MK,” jelasnya.

Ditambahkannya, meski masih fokus dalam persiapan persidangan lanjutan di MK itu, kini pihaknya juga masih terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung untuk persiapan lainnya. Dirinya berharap dalam persidangan lanjutan terkait gugatan PHP bupati dan wakil bupati Pesbar tahun 2020 di MK itu tidak ada kendala dan dapat berjalan lancar.

“Kita juga minta dukungan dan doa dari semua pihak, maupun masyarakat di Kabupaten Pesbar, agar selama proses persidangan dapat berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan peraturan MK No.8/2020 tentang perubahan atas peraturan MK No.7/2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan bahwa agenda sidang pemeriksaan lanjutan dan rapat permusyawaratan hakim digelar mulai tanggal 19 Februari hingga 18 Maret 2021.

Sementara pada 19-24 Maret 2021 dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan perkara PHP bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kemudian, pada tanggal 19-29 Maret penyerahan putusan/ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, serta penyampaian salinan putusan/ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, Pemerintah dan DPRD.(yan/d1n/mlo)




Pos terkait