Tahun Ini, Dana Kelurahan dari Pemerintah Pusat Nihil 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Berbeda dengan dana desa (DD), mulai tahun ini Pemerintah Pusat tidak menganggarkan lagi dana mandiri bagi kelurahan.

Peniadaan dana kelurahan merupakan dampak pandemi Covid-19 yang berakibat terhadap turunnya penerimaan negara.

Bacaan Lainnya


“Untuk dana kelurahan yang bersumber dari Pemerintah Pusat tahun ini untuk Kabupaten Lampung Barat tidak ada. Sementara dari APBD masih dianggarkan,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lambar Ir. Okmal, M.Si, Selasa (5/1)

Okmal memberikan penjelasan, dana kelurahan tahun 2021 dipastikan berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 lalu, dana kelurahan di Kabupaten Lambar dianggarkan Rp3,586 miliar lebih, rinciannya dana alokasi umum (DAU) tambahan  dari pemerintah pusat Rp1,830 miliar lebih dan Rp1,756 miliar lebih bersumber dari APBD Kabupaten Lambar.

Dana tersebut dialokasikan untuk lima kelurahan yaitu Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya, Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau, Kelurahan Pajarbulan Kecamatan Waytenong, Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balikbukit  serta Kelurahan Waymengaku Kecamatan Balikbukit.

“Untuk  tahun ini dana kelurahan bersumber dari APBD Lambar  dianggarkan sekitar Rp500 juta per kelurahan. Jumlah itu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu,” kata dia

Untuk sistem pencairannya, yaitu pihak kelurahan mengajukan berkas pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan usulan tersebut akan dijadikan dasar oleh pihak BPKD untuk melakukan pencairan dana.

“Kita berharap dengan adanya anggaran untuk kelurahan ini dapat bermanfaat bagi kelurahan,” harap Okmal.

Sekadar diketahui,  sesuai Peraturan Bupati (Perbub) nomor 20 tahun 2019,  kegunaan dana kelurahan antara lain untuk pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kebudayaan, sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sarana transportasi, sarana bidang kesehatan dan lainnya.

Kemudian, untuk sarana lingkungan pemukiman,  contohnya adalah jaringan  air minum, pembangunan drainase, selokan, sumur resapan dan lain sebagainya. Selanjutnya, di bidang prasarana transportasi contohnya pembangunan jalan pemukiman, jalan poros kelurahan yang menjadi kewenangan kelurahan. Untuk di bidang kesehatan contohnya pembangunan kamar mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal, pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu dan lainnya. (lus/mlo)


Pos terkait