Tak Jalankan Instruksi Bupati, Peratin Siap-Siap Disanksi

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Seluruh Peratin yang ada di 116 Pekon dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), diimbau untuk mematuhi dan melaksanakan Instruksi Bupati (Inbup) Pesisir Barat No.5/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kriteria Level 3, dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pesbar.

Pasalnya, jika terdapat Peratin, maupun Lurah di Kabupaten Pesbar yang tidak melaksanakan Inbup tersebut, maka siap-siap bakal mendapatkan sanksi. Terlebih di setiap Pekon tentunya telah memiliki anggaran sendiri untuk penanganan Covid-19 melalui anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Inspektur Kabupaten Pesbar, Henry Dunan, S.E, S.H, M.H., mengatakan bahwa seluruh Peratin maupun Lurah yang ada di Kabupaten Pesbar ini wajib mematuhi dan melaksanakan Inbup tersebut, karena itu pihaknya berharap jangan sampai di Pekon kembali terjadi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

“Sejak beberapa hari terakhir ini kerap terjadi adanya kegiatan di beberapa Pekon yang dinilai melanggar prokes dan tidak sesuai dengan Inbup No.5/2021,” katanya, Senin (16/8).

Bahkan, kata dia, tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sampai turun kelapangan untuk melakukan penegakan disiplin (Gakplin) protokol kesehatan hingga pembubaran kegiatan yang ada di Pekon, salah satunya kegiatan hajatan resepsi pernikahan yang tidak mematuhi prokes berdasarkan Inbup tersebut seperti masih ditemukan menggunakan alat musik (orgen tunggal), terjadi kerumunan massa di lokasi kegiatan, dan sebagainya.

“Dengan begitu, tentu kondisi tersebut akan sangat berdampak terhadap munculnya klaster baru penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Sehingga, masih kata dia, Peratin sebagai pimpinan di Pekon dan juga ketua Satgas Covid-19 seharusnya menjadi contoh terhadap masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu, harus tegas dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Jangan sampai lengah, karena ini untuk kepentingan bersama. Terlebih di Pekon telah ada anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Untuk itu, Peratin yang tidak mematuhi Inbup serta lalai dengan membiarkan terjadinya kegiatan yang melanggar prokes, maka akan kita tindak tegas, begitu juga terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 harus benar-benar jelas peruntukannya,” kata dia.

Lanjut dia, jika penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap Pekon yang bersumber dari dana desa sesuai peruntukan, bahkan Peratin selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Pekon menjalankan penanganan Covid-19 itu dengan maksimal, tentu seharusnya tidak lagi ditemukan adanya kegiatan di Pekon yang melanggar prokes maupun Inbup Pesbar No.5/2021 tersebut. Pihaknya meminta hal itu menjadi perhatian serius bagi seluruh Peratin maupun Lurah, dan tentunya kita tekankan sekali lagi bahwa Inspektorat akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sampai saat ini Inspektorat juga sudah mendapat empat laporan terkait Pekon yang melanggar prokes dan tidak mengindahkan Inbup Pesbar No.5/2021 tersebut, dan itu akan kita lakukan pemeriksaan. Untuk tahap awal kita akan panggil dua Peratin terlebih dahulu yang dijadwalkan pada Rabu (18/8) nanti,” tandasnya.(yan/mlo)


Pos terkait