Tenaga Honorer Daerah Diduga Berpihak ke Paslon

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) memanggil AP, salah satu tenaga kontrak (honorer daerah) yang bertugas di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesbar, Selasa (6/10).

Pemanggilan AP itu untuk dimintai keterangan terkait postingan foto salah satu Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil bupati Pesbar melalui media sosial (medsos) facebook yang diduga merupakan akun milik yang bersangkutan (AP).

Bacaan Lainnya



Anggota Bawaslu Pesbar Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Abd. Kodrat S, S.H, M.H., mengatakan pemanggilan AP di kantor Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lemong itu untuk minta keterangan mengenai adanya informasi di medsos facebook yang telah mengupload program visi misi salah satu paslon, padahal AP merupakan tenaga kontrak atau tenaga honorer daerah Pemkab setempat.

“Dari hasil keterangan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa akun facebook itu merupakan miliknya, bahkan foto salah satu APK yang berisi visi misi paslon itu juga dibenarkan telah di upload oleh AP,” katanya.

Dijelaskannya, berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan itu maka disimpulkan Bawaslu melalui Panwascam telah memberikan teguran dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan yang diduga mengarah kepada salah satu paslon di Pilkada tersebut. Dugaan pelanggaran terhadap tenaga honorer daerah itu belum bisa ditindaklanjuti, tapi sudah mengarah pada keberpihakan.

“Penanganan dugaan pelanggaran terhadap tenaga honor daerah dalam Pilkada itu tentu berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa langsung ditembuskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk rekomendasinya,” jelasnya.

Meski begitu, kata dia, Bawaslu Pesbar juga masih akan mempelajari terkait dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pesbar No.18/2016 tentang pedoman umum pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan disiplin tenaga honorer/kontrak daerah dilingkungan Pemkab Pesbar.

Pada Perbup tersebut tertuang di Pasal 15 ayat (14) dijelaskan dalam menjalankan tugasnya tenaga honorer/kontrak daerah dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara antara lain pada huruf (a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Kemudian, pada huruf (b) menggunakan fasilitas Negara dalam kegiatan kampanye, (c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye dan/atau pada huruf (d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Karena itu, tambah dia, terkait adanya permintaan keterangan ke Bawaslu melalui Panwascam terhadap salah satu tenaga honorer daerah itu hanya memberikan teguran tertulis, karena dugaan pelanggaran itu baru mengarah keberpihakan paslon.

“Kita belum bisa mengeksekusi mengenai Pasal 15 dalam Perbup Pesbar tersebut, tapi itu sudah mengarah keberpihakan dan tetap akan kita kaji. Karena itu kita mengimbau agar tenaga honorer daerah Pemkab Pesbar untuk tidak berpihak pada paslon, jika pasti ditemukan keberpihakan terhadap paslon maka akan kita tindaklanjuti,” tandasnya.(yan/d1n/mlo)



Pos terkait