Tender Proyek Jembatan Way Umpu Diduga Belum Selesai

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Proyek perbaikan total Jembatan Way Umpu senilai Rp.23 miliar lebih di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Waykanan, diduga belum memiliki Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja, hal itu terlihat di  laman LPSE yang masih menyisakan 2 bintang dan berarti belum ada pemenang resmi.

Dugaan tersebut semakin kuat karena Foreman proyek itu sendiri tidak yakin dan justru bingung saat ditanya siapa yang memegang surat perjanjian atau surat perintah kerja, padahal mereka sudah bekerja.

Bacaan Lainnya


“Saya tidak tahu menahu mengenai hal itu mas. Mungkin saja sudah ada surat tersebut, tapi saya masih belum tahu siapa yang memilikinya,” jelas Badru, sang foreman.

Dari perkataan sang foreman saja sudah terlihat bahwa dia masih ragu untuk menegaskan bahwa pekerjaan tersebut sudah memiliki surat izin maupun surat perintah kerja. Ketika ditanyakan juga mengenai orang yang lebih tahu perihal proyek tersebut, lagi-lagi jawaban sang foreman hanya tidak tahu.

“Selain saya masih ada beberapa orang lagi sih mas yang sering mengawasi pekerjaan ini. Tapi saya juga masih belum tahu pasti terkait jabatan mereka apa dan bagaimana cara menghubungi mereka,” imbuhnya.

Menurut Peraturan Menteri PUPR No.14/2020, jelas disebutkan bahwa pemenang tender akan memegang surat perjanjian atau surat perintah kerja sebagai bukti bahwa suatu pekerjaan sudah boleh dimulai.

Pasca mencuatnya berita ini dalam beberapa hari terakhir, muncul pula isu-isu bahwa pemenang dari proyek perbaikan jembatan Way Umpu ini menerobos dan langsung mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa mengantongi Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK Red).

Hal ini juga didukung oleh ada banyak pekerja yang tidak tahu menahu persoalan surat-surat tersebut. Dan kalau itu benar adanya maka hal itu diduga sudah menyalahi Permen PUPR No.14/2020.

Sampai sekarang, terdapat dua nama lain yang sering disebut oleh sang Foreman pekerjaan tersebut. Dua orang ini adalah JR dan HLS. Serta ada satu nama tambahan yang disebut sebagai Pimpro dari pekerjaan tersebut dengan inisial AL.

Namun, saat ingin mengkonfirmasi kepada ketiga orang tersebut, para pekerja di lapangan justru bungkam dan terkesan menutup-nutupi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Waykanan Juanda Alsya, ST., MT., mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut karena bukan proyek milik Pemkab Waykanan.

“Itu Proyek pusat jadi kami tidak bisa berkomentar ya,” singkat Juanda.(wk1/mlo)




Pos terkait