Terkait Material Kayu Bangunan SDN 28 Krui, KPH Pesbar Akan Lakukan Lacak Balak

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Unit Pelakasana Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) pada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, akan melakukan lacak balak (pembuktian asal usul kayu) yang digunakan pada material bangunan gedung di Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Krui, Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

Kepala UPTD KPH Pesbar, Dadang Trianahadi, S.P, M.M., mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah mendapat informasi ada isu terkait material kayu yang digunakan untuk pembangunan gedung SDN 28 Krui itu diduga berasal dari dalam kawasan hutan lindung. Sehingga, KPH Pesbar akan mendalami dan melakukan proses lacak balak untuk mengetahui kebenaran asal usul kayu material bangunan yang digunakan itu.

Bacaan Lainnya

“Lacak balak merupakan salah satu metode pembuktian asal usul kayu yang digunakan, untuk itu kami saat ini juga masih terus mendalami mengenai informasi itu,” katanya.

Dijelaskannya, sejauh ini pihaknya juga belum mendapat pemberitahuan, baik dalam bentuk surat izin ataupun lainnya mengenai pemanfaatan kayu di kawasan hutan lindung itu untuk pembangunan gedung SDN 28 Krui yang berada di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Karena itu, jika nanti dalam proses lacak balak tersebut terbukti bahwa kayu untuk material bangunan SDN 28 Krui itu diambil dari dalam kawasan hutan lindung, maka itu sudah masuk dalam tindak pidana illegal logging (penebangan liar).

“Dalam pelaksanaan lacak balak nanti akan dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus, karena itu juga akan mensinkronkan antara jenis kayu yang diduga dari hutan lindung dengan asal tunggul yang ada dari dalam hutan lindung,” jelasnya.

Ditambahkannya, terkait dengan adanya informasi mengenai kayu material bangunan SDN 28 Krui yang diduga berasal dari dalam hutan lindung  itu kini masih didalami, mengingat prosesnya jelas tidak sebentar. Selain itu, terlepas nanti tunggul yang ditemukan itu kayunya untuk bangunan sekolah itu atau bukan, tetap diproses karena sudah masuk dalam illegal logging.

“Kami saat ini juga masih akan memantau mengenai bangunan SDN 28 Krui yang masuk dalam hutan lindung itu, karena sebelumnya kita juga sudah minta untuk dihentikan sementara proses pembangunannya,” kata dia.

Masih kata dia, pihaknya juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesbar untuk duduk bersama membahas semua sekolah di Pesbar ini terutama di wilayah pedukuhan ataupun umbul (pegunungan) yang mungkin batas wilayahnya meragukan atau bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung.

“Kita minta Disdikbud Pesbar untuk membahas sekaligus menginventarisir keberadaan sekolah yang kemungkinan lokasinya diragukan karena bersinggungan dengan kawasan hutan. Sehingga jika nanti ditemukan ada maka harus segera membuat perizinannya,” ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga selaku Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras), Sunandarsyah, M.M., mendampingi Plt.Kepala Disdikbud Pesbar, Sudibyo, S.E., mengatakan dugaan material kayu yang digunakan untuk pembangunan SDN 28 Krui itu dari pihak pelaksana pembangunan gedung melalui jual beli.

“Mengenai material kayu itu belum diketahui asal usulnya, yang jelas itu dari jual beli yang dilakukan oleh pelaksana (rekanan), bisa dengan masyarakat atau pihak terkait lainnya,” pungkasnya.(yan/d1n)


Pos terkait