Tidak Sesuai PMA No.31, Zakat Profesi ASN Disoal

  • Whatsapp
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lambar Nopiyadi, S.I.P

Medialampung.co.id – Pemkab Lampung Barat diduga kangkangi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.31/2019, yang mengatur tentang zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Masalah zakat profesi tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Ketua Fraksi PKS Bersatu Nopiyadi pada Pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lampung Barat terhadap nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan APBD tahun anggaran 2020, yang digelar di Ruang Sidang Marghasana DPRD setempat, Selasa (8/6). 

Bacaan Lainnya


Dalam kesempatan itu, politisi PKS tersebut mempertanyakan mengenai pro kontra pemotongan zakat profesi ASN di lingkungan Pemkab Lambar. Karena menurutnya, jika merujuk peraturan menteri agama No.31/2019 pasal 1 bahwa nishab zakat profesi yang wajib dipotong jika penghasilannya melebihi Rp. 5.461.000,- per bulan. 

”Apa dasar hukum pemotongan zakat profesi ASN selama ini? mohon jelaskan. Selanjutnya, berapa jumlah ASN di Lampung Barat? dan berapa jumlah ASN yang wajib mengeluarkan zakat profesi 2,5%? Berdasarkan PMA No.31/2019,” ungkapnya. 

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan penyaluran zakat profesi tersebut sesuai dengan Al Qur’an Surat At-Taubah ayat : 60. Serta mempertanyakan berapa jumlah zakat profesi ASN yang terkumpul di tahun 2020, dan bagaimana dan ke siapa penyaluran zakat tersebut.

”Kami juga meminta pemerintah daerah untuk tidak melakukan pemotongan zakat profesi setiap bulannya, terhadap seluruh ASN yang tidak memenuhi nishab sesuai dengan PMA No.31/2019 atau yang gajinya dibawah Rp.5.461.000,- yang dituangkan dalam Surat Edaran,” ujarnya.

Selain menyoal zakat profesi, pihaknya juga menyoroti tentang program satu pekon satu perawat, dan proses perekrutan perawat-perawat untuk program tersebut yang tidak melalui proses testing tapi hanya melalui rekomendasi yang diberikan oleh Peratin pekon setempat. 

”Hal ini terdengar kurang fair dan mengakibatkan kecemburuan bagi perawat-perawat lain yang ada di pekon tersebut; yang tidak mendapatkan rekomendasi dari peratin tanpa adanya alasan yang tepat dan kuat, sehingga menimbulkan kegaduhan. Fraksi PKS Bersatu ingin mempertanyakan apa dasar hukum perekrutan tersebut? Mohon penjelasannya,” pungkas Nopiyadi. (nop/mlo)




Pos terkait