Tiga Fasilitas Belum Ada di Margajaya Syarat Raih Predikat Pekon Mandiri

  • Whatsapp
Peratin Margajaya Haryadi Arnando memberikan seledang menyambut kedatangan tim penilai EPP Kab Lambar

Medialampung.co.id – Pada Penilaian Evaluasi Perkembangan Pekon (EPP) dan Penilaian Bina Keluarga Balita (BKB), tingkat Kabupaten Lampung Barat (Lambar) 2021, oleh Pekon Margajaya, Kecamatan Paragdewa, mewakili sepuluh pekon di kecamatan tersebut.

Peratin Margajaya Haryadi Arnando, mengatakan ada beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi pekon tersebut, jika wajib dilengkapi untuk menjadi pekon mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa (Kemendes). Pertama keberadaan pasar, kedua bidang pendidikan yakni adanya SMP dan SD.

Bacaan Lainnya

Sebab untuk membangun pasar di pekon itu sangat-sangat belum layak, lantaran bersebelahan bahkan menjadi pekon pemekaran dari Pekon Basungan yang memang punya pasar berikut SD dan SMP. 

“Pekon Margajaya ini merupakan pekon pecahan dari Pekon Induk Basungan, yang secara areal masih satu lingkungan. Jadi kalaupun pemerintah bangun SD dan SMP belum tepat karena fasilitas yang ada jaraknya masih satu lingkup dan masih sangat mencukupi,” sebutnya.

Dalam penilaian yang dipusatkan di GSG Pekon tersebut, diakui Ketua Tim dari DPMP Lambar Desmon Irawan, S.T., proses penilaian lebih lama. Lantaran kesiapan pekon terkait indikator-indikator yang diberikan pengecekan cukup lengkap sehingga petugas di bidangnya masing-masing lebih lama memberikan pembinaan dan pengecekan.

Diulasnya kembali, hajat EPP dan BKB, dapat dilaksanakan dengan petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan Tahun 2021 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan acara seremonial penyambutan.

EPP dan BKB langkah pemerintah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan pekon dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember, yang meliputi Tiga bidang, seperti pertama, Evaluasi bidang pemerintahan pekon meliputi aspek. Pemerintahan, Kinerja, Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pekon Berbasis Teknologi Informasi atau E-Goverment, dan Pelestarian Adat dan Budaya.

Bidang kedua, Evaluasi Bidang Kewilayahan Pekon, meliputi aspek, Identitas, Batas, Inovasi, Tanggap dan Siaga. Bencana. Serta Peraturan Investasi. Bidang ketiga, Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Pekon yang meliputi aspek, Partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan terakhir peningkatan kapasitas masyarakat.

Lebih jauh dijelaskannya EPP merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan puncaknya tingkat nasional.

“EPP ini adalah evaluasi perkembangan pembangunan atau usaha pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat pekon, yang juga menjadi kegiatan pembangunan pekon yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong bersama masyarakat,” jelasnya.

Desmon, berharap kegiatan itu bukan sekedar rutinitas saja akan tetapi menjadi tolak ukur aparatur pemerintahan, pekon dan warga masyarakat, untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di pekon masing-masing. Serta menggali potensi-potensi sumberdaya yang ada di pekon dengan dilakukannya penguatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat pekon.

Sedangkan tentang BKB Desmon juga menyampaikan, bertujuan agar orang tua mengasuh anak dengan pola asuh yang benar dan baik sesuai dengan tingkatan umurnya, sehingga tumbuh kembang anak secara optimal dimana merupakan generasi emas (the golden ages), dan merupakan generasi dimasa yang akan datang.

Karena itu Demon mengimbau, agar seluruh pekon berperan aktif dalam segala aspek kegiatan dan program guna mewujudkan Kabupaten Lampung Barat Yang Hebat dan Sejahtera.

“Salah satunya keseriusan kita dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan EPP dan BKB,” tandasnya. (r1n/mlo)

Pos terkait