Tilap Dana Desa Rp296 Juta, Mantan Peratin Dibui

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Lampung Barat di Krui, selama tahun 2020 telah menangani satu perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Desa tahun anggaran 2017 yang melibatkan mantan Peratin Pekon Bambang kecamatan Lemong inisial AT (46). Saat ini terdakwa masih dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui.

Kepala Cabjari Lampung Barat di Krui, M.Indra Kusuma, S.H, M.H., mengatakan bahwa perkara tipikor yang ditangani Cabjari Krui ini sebelumnya memang telah dilakukan sejak 2018 lalu, dan di tahun 2020 baru dilakukan penetapan tersangka tepatnya pada Maret 2020. Sedangkan, untuk proses penahanan terdakwa pada November 2020 lalu.

Bacaan Lainnya


“Saat ini perkara tipikor penyalahgunaan dana desa yang dilakukan mantan peratin Pekon Bambang tersebut masih dalam tahap proses persidangan tuntutan,” katanya, Senin (28/12).

Dijelaskannya, kasus tipikor dana desa yang dilakukan oleh mantan peratin Pekon Bambang itu bermula pada tahun anggaran 2017 lalu, telah dilakukan pencairan dana desa tahap pertama dengan total anggaran kurang lebih Rp700 juta. Dari jumlah anggaran yang dicairkan itu tidak semuanya direalisasikan oleh mantan peratin tersebut.

“Dari total anggaran dana desa tahap pertama yang dicairkan sekitar Rp700 juta itu hanya sekitar Rp400 juta lebih yang direalisasikan oleh mantan peratin untuk kegiatan Pekon,” jelasnya.

Sedangkan, kata dia, sisanya tidak direalisasikan oleh mantan peratin AT tersebut, sehingga dari hasil penyidikan terhadap kasus tersebut bahwa ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp296 juta dengan rincian ditemukan adanya kegiatan pembangunan Talud Penahan tanah (TPT) fiktif, kegiatan pengadaan lampu jalan yang di mark up, serta honor aparatur pekon yang tidak direalisasikan oleh mantan Peratin tersebut.

“Berdasarkan fakta dari hasil keterangan terdakwa bahwa semua uang yang tidak direalisasikan oleh mantan peratin AT itu untuk kepentingan pribadinya, artinya untuk memperkaya diri sendiri,” katanya.

Masih kata dia, terdakwa sudah menjalani enam kali persidangan dan saat ini juga masih dalam tahap proses sidang tuntutan. Sedangkan, untuk ancaman hukumannya, terdakwa akan di jerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31/1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam Pasal 2 tersebut dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan Pasal 3 dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkasnya.(yan/mlo)




Pos terkait