Tindaklanjut Kasus Dugaan Penyimpangan DD Pekon Pajaragung Belum Jelas

  • Whatsapp
Inspektur Kabupaten Lambar Drs. Nukman, M.M

Medialampung.co.id – Tindaklanjut penanganan kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan  dana desa (DD) tahun 2019 yang melibatkan mantan Pj Peratin Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau Sahperi belum jelas.  Pasalnya, hingga kemarin  belum ada tanda-tanda kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH) atau seperti apa.

“Minggu lalu kita sudah mengajukan nota dinas yang kedua kepada pimpinan dalam hal ini bupati namun hingga saat ini kita masih menunggu hasilnya,” kata Inspektur Drs. Nukman, M.M, Rabu (21/10).

Bacaan Lainnya


Kata dia, dalam surat tersebut, pihaknya merekomendasikan dua poin yaitu poin pertama menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum (APH) dan poin kedua diharapkan kepada mantan PJ peratin untuk ada itikad baiknya mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan namun tidak digubris. Jadi saat ini kita menunggu petunjuk dari pimpinan, apakah akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum  atau ada kebijakan lain,” cetusnya

Sekadar diketahui, mantan Penjabat (Pj) Peratin Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau Kabupaten Lambar Sahperi belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara terkait adanya kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan  DD tahun 2019. Padahal, yang bersangkutan telah diberikan kesempatan dua kali oleh pemerintah daerah untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. 

Mantan Pj Peratin Pekon Kagungan Sahperi telah diberikan kesempatan ke satu terhitung sejak surat Bupati Lambar sudah diterima yang bersangkutan pada tanggal 22 Juni 2020 yaitu 30 hari kerja yang berakhir tanggal 3 Agustus 2020 pukul 00.00 WIB namun hingga tanggal yang ditetapkan tersebut, Sahperi belum juga melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian untuk memenuhi pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.12/2017, mantan Pj Peratin tersebut kembali diberikan kesempatan kedua untuk melaksanakan kewajibannya selama 30 hari kerja berikutnya jatuh tempo tanggal 17 September 2020 pukul 00.00 WIB namun yang bersangkutan belum juga melaksanakan kewajibannya.  

Adapun kewajiban yang menjadi tanggungjawab mantan Pj peratin tersebut, yaitu menyetorkan pajak PPh, PPN dan pajak daerah ke kas umum negara dan kas umum daerah baik yang telah dipungut maupun belum dipungut sebesar Rp50 juta lebih dan mengembalikan DD sebesar Rp262 juta lebih ke rekening kas Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau. Total jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh mantan Pj Peratin Sahperi sebesar Rp313 juta lebih. (lus/mlo)




Pos terkait