TPP-P3MD Pesbar Ingatkan Tiga Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP-P3MD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), mengingatkan seluruh Pekon se-Kabupaten setempat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon/Desa (APBPek) tahun anggaran 2022 dapat memprioritaskan program dan kegiatan Pekon sesuai dengan aturan yang berlaku.

Koordinator TPP-P3MD Pesbar, M. Rido Dinata, S.Pd., mengatakan, seluruh Pekon di Kabupaten Pesbar dalam merencanakan program kegiatan melalui anggaran Dana Desa (DD) di tahun 2022, harus tetap mengacu dengan aturan dari Pusat dalam hal ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Terlebih kini Pemerintah Pusat telah menerbitkan aturan terbaru.

Bacaan Lainnya

“Pada tanggal 24 Agustus 2021 lalu telah ditetapkan dan diundangkan Permendes PDTT No.7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,” katanya, Senin (8/11).

Dijelaskannya, salah satu prioritas penggunaan dana desa yang disesuaikan adalah pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional. Tapi, secara lengkap penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 itu diprioritaskan pada tiga poin yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

“Selain itu, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,” jelasnya.

Dikatakannya, prioritas penggunaan dana desa itu sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (2) dalam Permendes PDTT No.7/2021 tersebut. Secara rinci, tiga prioritas penggunaan dana desa seperti prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, antara lain penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.

“Kemudian, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa, atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,” katanya.

Ditambahkannya, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 

Sedangkan, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, yakni pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya.

Selain itu, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.

“Disamping itu, pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera dan pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa,” jelasnya.

Ditegaskannya, penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam itu sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, antara lain mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana non alam, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

“Prioritas penggunaan dana desa ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021. Hal itu karena kondisi pandemi Covid-19 masih terjadi. Untuk itu, kita mengimbau Pekon dalam prioritas penggunaan dana desa agar mengacu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.(yan/d1n/mlo)

Pos terkait