Tujuh Kecamatan di Lambar Belum Lunasi PBB-P2

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Dari 15 kecamatan di Kabupaten Lambar hingga kini baru delapan kecamatan yang melunasi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 sedangkan tujuh kecamatan belum lunas.

“Target PBB-P2 di Kabupaten Lambar tahun ini sebesar Rp4,321 miliar lebih namun hingga kini baru terealisasi sebesar Rp3,882 miliar lebih atau 89,84 %,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Drs. Daman Nasir, M.P.

Bacaan Lainnya


Kata dia, delapan kecamatan yang telah 100 % melunasi PBB-P2 yaitu Kecamatan Batuketulis target Rp241 juta lebih, Kecamatan Pagardewa target Rp366 juta lebih, Kecamatan Sukau target Rp215 juta lebih, Kecamatan Kebutebu target Rp208 juta lebih, Kecamatan Waytenong target Rp327 juta lebih, Kecamatan Balikbukit target Rp516 juta lebih, Kecamatan Gedungsurian ditarget Rp236 juta lebih dan Kecamatan Airhitam target Rp173 juta lebih. 

Sedangkan tujuh kecamatan yang belum melunasi PBB-P2 meliputi Kecamatan Sumberjaya baru 91,57 %, Kecamatan Sekincau baru terealisasi 89,96 %, Kecamatan Lumbokseminung 87,06 %, Kecamatan Batubrak 81,54 %, Kecamatan Bandarnegeri Suoh 81,37 %, kecamatan Belalau baru terealisasi Rp55,97 % dan Kecamatan Suoh baru terealisasi 52,79 %. Selain tujuh kecamatan itu, untuk menara juga belum lunas PBB.

“Kalau PLTA, PLN dan Lampung Hydro Energy sudah lunas 100 %,” kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan, mengingat masih banyaknya objek pajak yang belum melunasi PBB- P2 di Kabupaten Lambar. Pemkab Lambar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kembali memperpanjang jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak terhutang hingga 30 November mendatang.

Hal itu sesuai dengan keputusan Kepala BPKD Kabupaten Lambar No.900/30/IV/2020 tentang perpanjangan jatuh tempo pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2020.

“Jadi kita memberikan perpanjangan waktu pembayaran ketetapan pajak terhutang PBB-P2 kepada seluruh wajib pajak yang belum melunasi PBB di Kabupaten Lambar dikarenakan adanya usulan permohonan perpanjangan jatuh tempo dan adanya pandemi Covid-19. Awalnya kita memberikan toleransi tanggal 1-31 Oktober dan dilanjutkan dengan perpanjangan jatuh tempo kedua sampai dengan tanggal 30 November mendatang. Kami berharap kecamatan yang belum lunas agar segera melunasi PBB-nya,” tandasnya. (lus/mlo)




Pos terkait