UU Cipta Kerja Segera Disosialisasikan ke Kabupaten/Kota

  • Whatsapp
Kepala Dinas ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Lukmansyah

Medialampung.co.id – Terkait dengan di sahkannya Undang – Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, Provinsi Lampung segera mensosialisasikan undang-undang tersebut ke kabupaten/kota.

Kepala Dinas ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Lukmansyah mengatakan, pihaknya akan mensosialisasikan UU Cipta Kerja melalui sekda provinsi dan kabupaten. 

Bacaan Lainnya



“Nanti akan dikoordinir Sekda Provinsi ataupun Kabupaten untuk mensosialisasikan. Tetapi kita perlu draft final uu Cipta Kerja. Teknisnya nanti akan ada tim yang dikoordinir oleh sekda kabupaten, untuk mensosialisasikan substansi dari UU cipta kerja,” ungkap Lukmansyah saat diwawancara media di Gedung Pusiban Provinsi Lampung, Senin (12/10).

Lanjutnya, terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja, banyak menjadi persoalan karena dalam pandangan masyarakat UU ketenagakerjaan tersebut tidak berpihak ke rakyat. 

“Khusus untuk klaster ketenagakerjaan yang paling banyak dipersoalkan elemen masyarakat terdiri dari 11 klaster. Kita sedang komunikasikan ke kementerian bagaimana caranya supaya kita dapatkan draft final UU Cipta Kerja tersebut, kalau sudah dapat walaupun belum ditandatangani oleh presiden RI bisa jadi acuan,” ungkapnya. 

Lanjut Lukmansyah, sebenarnya di dalam UU tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tidak dibenarkan. 

“Yang mengatakan UMP itu tidak ada, itu keliru, phk sepihak pun tidak dibenarkan di dalam UU cipta kerja tersebut, Untuk saat ini yang pasti kita dapatkan draf final nya dulu untuk ketenagakerjaan dan di dalam uu tersebut uu ketenagakerjaan tidak banyak pasalnya dari 11 klaster tersebut,” ucapnya. 

Lukmansyah menegaskan, akan menunggu surat draf uu cipta kerja dalam satu sampai dua hari, untuk melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai UU ketenagakerjaan. 

“Surat mungkin dalam satu dua hari, saat ini masih dalam tahap komunikasi dengan kementerian karena surat nya pun di sekjen DPR RI,” tutupnya.  (ded/mlo)



Pos terkait