Wabup Dorong Aparatur Pekon Selesaikan LKPj dan APBDes

  • Whatsapp
Sampaikan Arahan: Wakil Bupati Tanggamus, Hi. AM. Syafi'i memberikan arahan kepada Kepala pekon dan Pj. Kepala Pekon dalam kegiatan rapat kerja percepatan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Dana Desa (DD) tahun 2019 dan penyaluran DD 2020, di Kompleks Islamic Center Kecamatan Kotaagung. foto rnn/mlo

Medialampung.co.id –  Wakil Bupati Tanggamus Hi.A.M.Syafii meminta kepala pekon se Tanggamus untuk mendorong percepatan pencairan dana desa (DD) tahap I tahun 2020. Agar geliat pembangunan di Pekon bisa segera bergulir dan  berjalan sebagai mana mestinya.

Hal tersebut di sampaikan wabup saat memberikan pengarahan kepada kepala Pekon  seTanggamus dalam  rapat kerja percepatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) dana desa tahun 2019 dan penyaluran dana desa tahun 2020, di Kompleks, Islamic Center, Kecamatan Kotaagung.

Bacaan Lainnya



Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan Faturrahman, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Muhaimin Sastranegara, Sekretaris Inspektorat Gustam Apriyansah, perwakilan Badan Keuangan  Daerah (BPKD), serta camat.

Menurut wabup, dalam mendorong percepatan pencairan tersebut, mesti ada persyaratan yang harus diselesaikan oleh pekon yakni LKPj tahun 2019 serta APBDes.

“Maka dari itu kita kumpul , untuk memacu agar pekon segera menyelesaikan persyaratan pencairan DD 2019, dan tugas kami selaku pemerintah daerah adalah mengevaluasi, mengajak dan mendorong aparat pekon agar segera menyelesaikan persyaratan baik itu LKPj maupun APBDes,” ungkap AM. Syafii.

“Kita menargetkan akhir Maret ini, 80 persen APBDes telah disampaikan dan untuk LKPj sudah hampir 100 persen selesai , harap  Syafii.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Faturrahman, menambahkan, kegiatan tersebut menindaklanjuti rapat kerja kepala daerah di Provinsi Lampung yang dipimpin Gubernur Lampung.

Dimana, Laporan Keterangan pertanggungjawaban tahun 2019 atas penggunaan DD banyak belum selesai. Karena itu, kondisi ini  terindikasi mengundang pemeriksa untuk turun baik inspektorat maupun aparat penegak hukum.

“saya juga menyampaikan terkait dengan tugas camat sebagai binwas pengelolaan dana desa, penyelesaian LKPJ dan APBdes ini juga termasuk penilaian kinerja” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Idham Khalid, menerangkan, jumlah pekon yang telah menyerahkan APBdes baru berjumlah 23 pekon lima masih dalam tahapan evaluasi, 18 pekon diantaranya telah menyampaikan nota dinas, dan bagi 276 pekon yang belum menyerahkan APBdes ia mengharapkan agar segera disampaikan dalam waktu dekat ini.

“Demikian juga  untuk Pekon yang belum menyerahkan LKPJ masih cukup banyak,  pekon Pekon  tersebut berada di berbagai kecamatan antara lain,  di kecamatan Kotaagung empat pekon, Talang Padang dua Pekon, Cukuh Balak empat pekon, Pugung tiga, Semaka satu, pematang Sawa dua Pekon, Kotaagung Barat satu pekon, Gisting satu pekon, gunung Alip empat pekon, Limau satu pekon, Bandar Negeri Semuong dua, Air Naningan tiga dan Bulok empat pekon,”terangnya. (rnn/ehl/mlo)



Pos terkait