Wahdi Siapkan Rp8,096 M Dana Pribadinya Untuk Kampanye

  • Whatsapp
Paslon Independen Nomor Urut 1 Wahdi-Qomaru Zaman (WaRu)

Medialampung.co.id – Menjadi satu-satunya calon perseorangan yang maju dalam pilkada di delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020. Dokter Wahdi siap alokasikan dana pribadinya untuk kepentingan kampanye.

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dan Liaison officer (LO) keempat pasangan calon (Paslon) telah sepakat batas maksimal dana kampanye Pilwakot Metro tahun 2020 sebesar Rp 8,096 Miliar.

Bacaan Lainnya



Saat dikonfirmasi Medialampung.co.id, Dokter Wahdi mengaku siap mengeluarkan dana pribadinya sebesar Rp 8,096 Miliar atau lebih untuk kepentingan kampanye, selagi ada nilai untuk masyarakat Bumi Sai Wawai.

“Siap mengalokasikan. Selagi ada nilai untuk masyarakat dan halalan thayyiban. Karena sebagian dari harta kita adalah harta-harta masyarakat, kaum dhuafa dan fakir miskin yang harus diberikan,” ucapnya, Selasa (29/9).

Dimana dari laporan LHKPN, total harta kekayaan dokter spesialis kebidanan dan kandungan tersebut sebesar Rp 22.091.207.597. Terbesar dari tiga calon lainnya.

“Dari pertama kali kita akan berjuang telah komitmen melalui independen agar ada kemandirian. Kedua paling tidak mau berbuat sesuatu dengan apa yang diamanahkan yang maha kuasa ke kita,” ucapnya.

Sejauh ini dirinya mengaku tidak ada sumbangan dari pihak manapun, meski aturannya diperbolehkan.

“Kita ingin melakukan yang terbaik untuk Kota Metro. Kita mau tanpa ada beban di belakang,” ucapnya.

Namun, Wahdi membuka pintu untuk siapapun yang ingin menyumbang dana kampanye untuk Paslon nomor urut I tersebut.

“Sampaikan kalau ada yang mau menyumbang, Dokter Wahdi terbuka loh, sesuai aturan yang berlaku, asal tidak mengikat. Karena kalau mengikat pasti ada janji-janji dibelakangnya,” ungkapnya.

Dia pun mengungkapkan bahwa besaran Laporan LHKPN yang dihitung pejabat penghitung telah sesuai dan tidak ditutup-tutupi. Karena selama ini dirinya selalu terbuka dengan pemerintah terutama pemerintah daerah, untuk pembangunan daerah.

“Jadi gak disembunyikan karena kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan pajak. Itu yang harus disampaikan, nilai kejujuran itu yang harus disampaikan. Jangan laporan punya uang Rp 7 Miliar tapi keluar Rp 100 Miliar. Kita belajar jujur. Mau jadi pemimpin harusnya lebih terbuka lagi kesemuannya,” terangnya. (pip/mlo)



Pos terkait